Lebih jauh, Yusril menilai putusan tersebut berpotensi memengaruhi proses gugatan yang saat ini berjalan di PTUN Jakarta. Sebab, objek sengketa yang dipersoalkan dinilai sudah tidak lagi tersedia setelah putusan MA dilaksanakan.
Ia bahkan memperkirakan pengadilan dapat menghentikan pemeriksaan perkara karena objek yang menjadi dasar gugatan tidak lagi memiliki keberadaan hukum sebagaimana sebelumnya.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” ungkap Yusril.
Di sisi lain, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran turut menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, Gibran tidak secara tegas menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Sebaliknya, Gibran menyatakan masih akan menempuh langkah untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Ia menyebut salah satu arahan Presiden Prabowo adalah tetap memperjuangkan proses di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran.
