Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai dapat memengaruhi kelanjutan gugatan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Penilaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti ijazah (suket) yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Yusril, putusan MA telah bersifat final. Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah substansi putusan tersebut.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, putusan MA dan MK dalam perkara tersebut memiliki keterkaitan serta saling menguatkan. Karena itu, menurutnya, tidak ada ruang bagi pihak yang bukan merupakan bagian dari perkara untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
Yusril juga menyoroti posisi Gibran dalam perkara di MA. Ia menyebut Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat maupun tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding ataupun PK terhadap putusan tersebut.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak,” jelasnya.
Lebih jauh, Yusril menilai putusan tersebut berpotensi memengaruhi proses gugatan yang saat ini berjalan di PTUN Jakarta. Sebab, objek sengketa yang dipersoalkan dinilai sudah tidak lagi tersedia setelah putusan MA dilaksanakan.
Ia bahkan memperkirakan pengadilan dapat menghentikan pemeriksaan perkara karena objek yang menjadi dasar gugatan tidak lagi memiliki keberadaan hukum sebagaimana sebelumnya.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” ungkap Yusril.
Di sisi lain, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran turut menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, Gibran tidak secara tegas menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Sebaliknya, Gibran menyatakan masih akan menempuh langkah untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Ia menyebut salah satu arahan Presiden Prabowo adalah tetap memperjuangkan proses di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran.
