Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah mengajukan permohonan informasi publik kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah terkait data dan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) PT Cahaya Pelita Andhika (CPA).
Permohonan melalui surat bernomor 001/FAP-TT/XI/2026 tertanggal Rabu, 11 November 2026 tersebut memuat permintaan salinan peta bidang HGU, luas lahan, nomor sertifikat, keputusan pemberian hak, masa berlaku, hingga status legalitas perusahaan.
Forum juga meminta informasi mengenai kewajiban penyediaan kebun plasma bagi masyarakat, termasuk perubahan luas dan batas lahan serta kemungkinan perubahan status hukum HGU.
Ketua Umum Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah, Deseri Harefa, bersama Fanolo Gea selaku perwakilan masyarakat, menilai keterbukaan informasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan agraria, dan perlindungan hak masyarakat di sekitar perkebunan.
“Penguasaan lahan dalam skala besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui status legalitas HGU, luas lahan yang dikuasai, batas-batasnya, serta masa berlaku hak tersebut. Jangan sampai persoalan agraria menjadi ruang gelap yang sulit diakses masyarakat,” tegas Deseri.
Ia mengatakan, ATR/BPN sebagai institusi yang berwenang dalam administrasi pertanahan harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
