Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai dapat memengaruhi kelanjutan gugatan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Penilaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan pengganti ijazah (suket) yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Yusril, putusan MA telah bersifat final. Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah substansi putusan tersebut.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, putusan MA dan MK dalam perkara tersebut memiliki keterkaitan serta saling menguatkan. Karena itu, menurutnya, tidak ada ruang bagi pihak yang bukan merupakan bagian dari perkara untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
Yusril juga menyoroti posisi Gibran dalam perkara di MA. Ia menyebut Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat maupun tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding ataupun PK terhadap putusan tersebut.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak,” jelasnya.
