Masyarakat berharap proyek strategis tersebut dapat diselesaikan sesuai kontrak tanpa harus mengalami keterlambatan. Apalagi, pengalaman sejumlah proyek pembangunan di Natuna yang dikerjakan perusahaan dari luar daerah, seperti Pasar Modern dan Kantor DPRD Natuna, turut menjadi pembanding dan menimbulkan kekhawatiran apabila persoalan serupa kembali terjadi.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan adanya adendum atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan apabila target penyelesaian tidak tercapai sesuai kontrak. Hal ini perlu mendapat penjelasan secara terbuka agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
Masyarakat berharap kontraktor tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Jangan sampai proyek yang menggunakan dana hibah JICA dengan nilai puluhan miliar rupiah tersebut justru mengalami keterlambatan atau terbengkalai akibat lemahnya persiapan material, keterbatasan tenaga kerja, maupun kurang optimalnya pengawasan di lapangan.
Kini, publik menantikan keseriusan kontraktor, konsultan pengawas, serta pihak terkait untuk memastikan pembangunan SKPT Natuna dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat./Edi Darmawan.
