Permohonan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11. Apabila terdapat informasi yang dikecualikan, badan publik diminta menyampaikan alasan serta dasar hukumnya secara tertulis.
Deseri juga menegaskan bahwa pengelolaan HGU tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi harus memperhatikan hak masyarakat, kejelasan batas lahan, dan potensi konflik agraria.
“Negara tidak boleh hanya hadir dalam memberikan hak penguasaan tanah kepada korporasi, tetapi juga harus memastikan seluruh kewajiban yang melekat pada hak tersebut dijalankan. Transparansi penting untuk mencegah konflik agraria dan memastikan hak masyarakat tidak terabaikan,” ujarnya.
Melalui permohonan tersebut, Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah meminta Kepala Kantor ATR/BPN setempat memberikan jawaban resmi sesuai mekanisme dan batas waktu pelayanan informasi publik. Mereka juga berharap bagian dokumen yang tidak dikecualikan tetap dapat diberikan kepada pemohon.
Fanolo Gea menegaskan, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap ATR/BPN merespons permohonan ini secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Transparansi HGU adalah hak publik. Kepastian hukum atas tanah harus berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
