Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah mengajukan permohonan informasi publik kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah terkait data dan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) PT Cahaya Pelita Andhika (CPA).
Permohonan melalui surat bernomor 001/FAP-TT/XI/2026 tertanggal Rabu, 11 November 2026 tersebut memuat permintaan salinan peta bidang HGU, luas lahan, nomor sertifikat, keputusan pemberian hak, masa berlaku, hingga status legalitas perusahaan.
Forum juga meminta informasi mengenai kewajiban penyediaan kebun plasma bagi masyarakat, termasuk perubahan luas dan batas lahan serta kemungkinan perubahan status hukum HGU.
Ketua Umum Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah, Deseri Harefa, bersama Fanolo Gea selaku perwakilan masyarakat, menilai keterbukaan informasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan agraria, dan perlindungan hak masyarakat di sekitar perkebunan.
“Penguasaan lahan dalam skala besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui status legalitas HGU, luas lahan yang dikuasai, batas-batasnya, serta masa berlaku hak tersebut. Jangan sampai persoalan agraria menjadi ruang gelap yang sulit diakses masyarakat,” tegas Deseri.
Ia mengatakan, ATR/BPN sebagai institusi yang berwenang dalam administrasi pertanahan harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Permohonan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11. Apabila terdapat informasi yang dikecualikan, badan publik diminta menyampaikan alasan serta dasar hukumnya secara tertulis.
Deseri juga menegaskan bahwa pengelolaan HGU tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi harus memperhatikan hak masyarakat, kejelasan batas lahan, dan potensi konflik agraria.
“Negara tidak boleh hanya hadir dalam memberikan hak penguasaan tanah kepada korporasi, tetapi juga harus memastikan seluruh kewajiban yang melekat pada hak tersebut dijalankan. Transparansi penting untuk mencegah konflik agraria dan memastikan hak masyarakat tidak terabaikan,” ujarnya.
Melalui permohonan tersebut, Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah meminta Kepala Kantor ATR/BPN setempat memberikan jawaban resmi sesuai mekanisme dan batas waktu pelayanan informasi publik. Mereka juga berharap bagian dokumen yang tidak dikecualikan tetap dapat diberikan kepada pemohon.
Fanolo Gea menegaskan, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan pertanahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap ATR/BPN merespons permohonan ini secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Transparansi HGU adalah hak publik. Kepastian hukum atas tanah harus berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
