Salah satu substansi utama RUU tersebut ialah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based. Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan.
Cakupan pengaturannya turut menyasar tindak pidana yang berdampak luas, antara lain narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Habiburokhman menekankan bahwa penerapan kewenangan perampasan aset harus disertai pengawasan independen, pembuktian yang berimbang, serta transparansi digital.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

