Menyikapi perkembangan situasi politik nasional, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Masyarakat Madura Asli Nusantara (Madas Nusantara) menerbitkan lima maklumat yang ditujukan kepada pemerintah dan institusi penegak hukum.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan agar Sufmi Dasco Ahmad dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, yang dalam maklumat tersebut disebut telah mengundurkan diri.

Adapun lima poin maklumat yang disampaikan Madas Nusantara meliputi sejumlah persoalan strategis, mulai dari penegakan hukum, pemulihan ekonomi rakyat, evaluasi kabinet, pemberantasan kejahatan, hingga usulan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pertama, Madas Nusantara mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto agar mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi tersebut meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya motif politik yang mengarah pada upaya makar.

Madas Nusantara menilai pengungkapan kasus tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, Madas Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menggerakkan perekonomian lapisan bawah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Madas Nusantara, sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penerapan pajak yang dinilai terlalu membebani masyarakat, berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rakyat serta memengaruhi citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ketiga, Madas Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memenuhi target maupun standar kinerja pemerintahan.

Selain itu, organisasi tersebut mendorong pergantian direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai. Langkah tersebut dianggap perlu untuk mencegah pemborosan anggaran, penumpukan utang, serta pengelolaan perusahaan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Keempat, Madas Nusantara mendesak Kapolri agar bertindak tegas dalam memberantas berbagai tindak pidana yang dinilai masih marak terjadi di Indonesia.