Proses etik terhadap anggota Polri berinisial EHS berakhir dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Mabes Polri itu, komisi menyatakan EHS melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Komisi menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS tercela, serta sanksi administratif berupa PTDH. Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo dan menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi yang meringankan berinisial DR.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penegakan kode etik akan dilakukan secara konsisten dan mengacu pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo.

