DPR RI menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan bagi negara, korban, serta pihak ketiga yang beritikad baik.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Jakarta.

Pembahasan RUU itu mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menghasilkan penambahan jumlah pasal dari semula 67 menjadi 74 pasal. Dalam prosesnya, DPR menggelar lebih dari 87 rapat bersama pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat. Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

Salah satu substansi utama RUU tersebut ialah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based. Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Cakupan pengaturannya turut menyasar tindak pidana yang berdampak luas, antara lain narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.

Habiburokhman menekankan bahwa penerapan kewenangan perampasan aset harus disertai pengawasan independen, pembuktian yang berimbang, serta transparansi digital.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.