Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran terdekatnya menjadi salah satu isu yang diangkat Assist. Prof., Dr. Gema Goeyardi melalui Mata Rakyat dalam tayangan YouTube kanal Astronacci, Sabtu (7/11/2026).
Dalam pemaparannya, Pendiri Astronacci International Group itu menyampaikan sejumlah analisis dan dugaan mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi strategis Presiden.
Ia juga mengaitkan dugaan tersebut dengan kepentingan ekonomi, politik, serta kemungkinan adanya jaringan yang memanfaatkan informasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
Paparan tersebut diawali dengan pertanyaan mengenai siapa yang diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan siapa saja pihak yang menurut analisisnya berpotensi menggunakan informasi hasil penyadapan tersebut.
Gema juga menyoroti dugaan skandal spionase dan penyadapan yang dinilainya berbahaya. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya framing atau pengalihan isu ketika negara disebut berhasil membongkar dugaan tersebut.
Menurutnya, narasi propaganda dan pembentukan opini publik berpotensi memicu disintegrasi serta distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari dugaan skenario pelemahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gema Sebut Dugaan Jaringan Penyadapan Presiden
Assit. Prof. Dr. Gema menampilkan diagram berjudul “Siapa yang Menyuruh Sadap Presiden?”. Pada diagram yang ditampilkan, ia menggambarkan konstruksi dugaan rantai distribusi informasi, mulai dari pihak yang disebut sebagai pelaku penyadapan hingga pihak yang diduga menjadi pembeli informasi.
Pertama, Gema mengaitkan dugaan pelaku penyadapan dengan Listyo dan faksinya di lingkungan Polri. Ia menyebut dugaan adanya kepentingan untuk mengetahui siapa yang berpotensi menggantikan Presiden serta melindungi jaringan dan perkara lama.
Kedua, Gema menyebut kelompok konglomerat sektor perkebunan sawit, pertambangan, serta pihak-pihak yang dikaitkan dengan dugaan mafia pajak dan impor sebagai calon pembeli utama informasi.
Ketiga, Gema menduga perusahaan cangkang dan rekening pihak Indonesia di Singapura berpotensi menjadi tempat transit informasi maupun transaksi.
Keempat, Gema menggambarkan kemungkinan adanya pembeli kedua dari negara asing yang menurut paparannya diduga membeli salinan informasi, bukan melakukan penyadapan secara langsung.
Gema juga mengemukakan sejumlah kemungkinan motif di balik dugaan aktivitas tersebut, mulai dari kepentingan ekonomi, perlindungan aset, hingga perubahan peta kekuasaan politik.
Gema Pertanyakan Dugaan Dana Rp25 Triliun dan Anggaran Rp50 Triliun
Dalam pemaparannya, Gema turut mengangkat pertanyaan mengenai dugaan aliran dana bernilai fantastis yang mencapai puluhan triliun rupiah.
“Ada apa dengan uang Rp25 triliun? Rp25 triliun adalah uang muka, budget-nya hingga Rp50 triliun. Siapa yang mendanai?”
Gema kemudian mengaitkan dugaan pendanaan tersebut dengan skenario yang disebutnya sebagai Grand Design Sabotase Prabowonomics.
Dalam materi presentasinya, ia menggambarkan sejumlah tahapan yang menurut analisisnya berpotensi menjadi bagian dari skenario tersebut.
Tahap pertama, dugaan uang muka Rp25 triliun. Gema menyebut angka tersebut sebagai uang muka yang diduga berkaitan dengan pembiayaan suatu operasi.
Tahap kedua, dugaan intersepsi dan sabotase. Dalam paparannya, Gema mengemukakan kemungkinan adanya penyadapan terhadap Lembaga Informasi dan pemantauan komunikasi, termasuk dugaan pengumpulan informasi sebelum kebijakan pemerintah dijalankan.
Tahap ketiga, adu domba dan propaganda. Gema menggambarkan kemungkinan penggunaan influencer, mahasiswa, media, dan pihak lain untuk membangun opini serta memengaruhi persepsi publik.
Tahap keempat, distrust dan polarisasi. Menurut skenario yang dipaparkannya, tahapan ini berkaitan dengan dugaan upaya membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui narasi yang memicu perpecahan.
Tahap kelima, disintegrasi dan pelemahan pemerintahan. Gema mengaitkan tahapan tersebut dengan kemungkinan melemahnya dukungan politik terhadap Presiden.
Tahap keenam, kampanye yang semakin besar. Dalam bagian akhir, Gema menyinggung kemungkinan eskalasi tekanan politik yang menurut analisisnya berkaitan dengan isu Pasal 33 UUD 1945, pengelolaan kekayaan negara, serta kebijakan ekonomi.
Gema menilai rangkaian skenario yang dipaparkan tersebut berpotensi berkaitan dengan motif ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu.
Namun, dugaan nominal pendanaan Rp25 triliun hingga anggaran Rp50 triliun tersebut masih merupakan klaim dalam pemaparan Gema dan belum disertai pembuktian independen dalam materi yang ditayangkan.
Gema Kaitkan Dugaan Penyadapan dengan Skenario Makar
Dalam slide bertajuk “Kenapa Penyadapan Presiden = Makar?”, Gema menghubungkan dugaan penyadapan tersebut dengan Pasal 191 KUHP sebagaimana tercantum dalam materi presentasinya.
Ia kemudian menguraikan lima unsur yang menurut analisisnya perlu diperhatikan.
Pertama, Gema menduga adanya target agar Presiden Prabowo diganti dalam kurun waktu dua tahun.
Kedua, ia mengemukakan dugaan bahwa pihak yang dipersiapkan untuk menggantikan Presiden telah tersedia.
Ketiga, dalam analisisnya, Gema mengaitkan dugaan tersebut dengan kepentingan kelompok oligarki dan mafia koruptor yang menurutnya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Keempat, Gema menyebut dugaan keterlibatan orang-orang dari lingkungan internal institusi, termasuk unsur yang dalam materi presentasinya dikaitkan dengan lingkungan Kapolri, ajudan Presiden, dan ahli sistem.
Kelima, ia menggambarkan kemungkinan penggunaan berbagai kelompok untuk memengaruhi situasi politik, mulai dari oknum, artis, influencer, mahasiswa, kalangan ekonomi, akademisi, hingga pengguna media sosial.
Gema juga menyampaikan pandangannya bahwa upaya mengganti pemerintahan tidak selalu harus digambarkan melalui penggunaan senjata. Menurut konstruksi analisisnya, hal tersebut dapat melibatkan niat, persiapan, jaringan, dan mobilisasi dukungan.
Meski demikian, hubungan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar sebagaimana disampaikan Gema merupakan pandangan analitis dalam presentasinya.
Gema Petakan Tiga Kelompok Pengguna Informasi Hasil Penyadapan
Gema selanjutnya memaparkan tiga kategori pihak yang menurut analisisnya berpotensi menjadi pengguna informasi hasil dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan lingkaran pertama. Bahkan, ia menduga bahwa penyadap itu adalah kontraktor yang menerima bayaran.
User 1: Pihak Luar yang Berkepentingan terhadap Kebijakan Ekonomi
Kategori pertama digambarkan Gema sebagai pihak luar yang diduga memiliki kepentingan terhadap informasi mengenai kebijakan ekonomi, ekspor, transfer pricing, serta pergerakan aset.
Dalam materi tersebut, Gema juga menyinggung kemungkinan pemanfaatan informasi untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah sebelum diumumkan secara resmi.
User 2: Lawan Politik dan Jaringan Kekuasaan
Kategori kedua, menurut pemetaan Gema, berkaitan dengan lawan politik dan jaringan kekuasaan.
Ia mengaitkan kelompok ini dengan dugaan kepentingan terhadap perubahan susunan kekuasaan, pergantian pejabat, serta pengaruh terhadap arah pemerintahan.
User 3: Aktor Domestik dan Kepentingan Asing
Kategori ketiga merupakan kelompok yang dalam analisis Gema digambarkan sebagai aktor domestik dan pihak asing dengan kepentingan berbeda, tetapi berpotensi bertemu dalam persoalan informasi strategis.
Menurut Gema, pemetaan calon pengguna informasi tersebut penting untuk memahami siapa yang berpotensi memperoleh manfaat apabila dugaan penyadapan benar-benar terjadi.
Namun, ketiga kategori tersebut merupakan klasifikasi analitis yang disampaikan dalam presentasi dan belum menunjukkan identitas maupun keterlibatan pihak tertentu secara faktual.
Gema Soroti Empat Sektor Ekonomi yang Diduga Berkaitan
Sektor pertama adalah perkebunan sawit. Gema mengaitkan sektor ini dengan kebijakan pemeriksaan pajak dan ekspor.
Sektor kedua adalah pertambangan, termasuk batu bara, nikel, dan emas. Dalam paparannya, ia menyinggung persoalan ekspor, hilirisasi, serta dugaan praktik ilegal dalam aktivitas pertambangan.
Sektor ketiga adalah mafia pajak dan praktik under-invoicing. Gema menghubungkan sektor tersebut dengan dugaan penghindaran kewajiban serta penggunaan jalur transaksi lintas negara.
Sektor keempat adalah perjudian daring dan narkoba. Dalam materi presentasinya, kedua sektor tersebut disebut sebagai bidang dengan perputaran uang tunai berskala besar.
Selain itu, Gema menyoroti Singapura dan China dalam pemetaan kepentingan ekonomi lintas negara.
Singapura digambarkan dalam analisisnya sebagai salah satu lokasi transit transaksi dan keuntungan ekspor. Sementara itu, China dikaitkan dengan kepentingan industri pengolahan mineral dan pembiayaan proyek-proyek besar.
Tujuh Jenis Informasi yang Menurut Gema Diduga Menjadi Sasaran Penyadapan
Gema memaparkan tujuh kategori informasi yang menurut materi presentasinya berpotensi menjadi sasaran penyadapan terhadap Presiden dan lingkaran pertama selama periode 2025 hingga Oktober 2026.
- Keputusan ekonomi sebelum diumumkan. Gema menyebut informasi mengenai rencana pajak, ekspor, kebijakan satu pintu, Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga kebijakan strategis pemerintah sebagai informasi yang diduga menjadi sasaran.
- Siapa yang akan diangkat dan dicopot. Menurut pemaparannya, informasi mengenai rencana pergantian pejabat, reshuffle kabinet, serta perubahan posisi strategis pemerintahan berpotensi menjadi sasaran pengumpulan informasi.
- Peta kepercayaan Presiden. Gema memasukkan informasi mengenai pihak yang sering berkomunikasi dengan Presiden, orang-orang yang dipercaya, serta jaringan yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.
- Pihak yang akan diperiksa atau disita. Dalam materi tersebut, ia menyebut informasi mengenai target pemeriksaan pajak, penyitaan aset, hingga pihak yang berpotensi menjadi sasaran penegakan hukum.
- Jadwal dan lokasi secara real-time. Gema mengidentifikasi informasi mengenai posisi Presiden, menteri, jadwal pertemuan, perjalanan, dan agenda penting pemerintahan sebagai kategori informasi strategis.
- Kelemahan dan konflik internal. Menurut analisisnya, informasi mengenai kemungkinan perselisihan antarpejabat, ketegangan dalam pemerintahan, serta persoalan internal yang berpotensi memengaruhi stabilitas kabinet juga menjadi perhatian.
- Peta lawan dan kawan di luar istana. Gema menyebut informasi mengenai komunikasi politik, hubungan dengan partai, media, organisasi masyarakat, hingga pihak-pihak yang mendukung maupun berseberangan dengan pemerintah.
Gema menjelaskan bahwa informasi-informasi tersebut dapat memiliki nilai strategis apabila diperoleh sebelum kebijakan atau keputusan resmi pemerintah diumumkan.
Gema Paparkan Langkah Penelusuran Dugaan Transaksi dan Kebocoran Informasi
Dalam bagian penutup presentasinya, Gema menguraikan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan untuk menguji dugaan rantai transaksi dan distribusi informasi.
Langkah-langkah yang dipaparkannya mencakup penelusuran rekening dan aset pihak-pihak yang diduga terkait, pemeriksaan log sistem informasi, pencocokan waktu kebocoran data, penelusuran komunikasi dengan pihak terkait, serta pemeriksaan jejak transfer ke luar negeri.
Gema juga menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari informasi yang disebutnya telah bocor.
Secara keseluruhan, paparan Gema Goeyardi dalam tayangan Astronacci mengangkat sejumlah isu besar, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, klaim mengenai kemungkinan aliran dana Rp25 triliun hingga anggaran Rp50 triliun, dugaan sabotase kebijakan ekonomi atau Prabowonomics, hingga skenario pelemahan pemerintahan.
Seluruh tuduhan, pemetaan jaringan, nominal dana, serta dugaan keterlibatan pihak dan institusi yang disebutkan dalam artikel ini merupakan bagian dari pernyataan dan analisis Gema Goeyardi dalam tayangan tersebut.
Informasi ini bersumber dari tayangan yang diunggah melalui akun YouTube kanal Astronacci pada Sabtu (7/11/2026), dengan pemaparan oleh Assist. Prof., Dr. Gema Goeyardi.
