“Yang kita harapkan adalah suasana kebatinan yang kondusif. Jangan sampai persoalan-persoalan politik yang muncul justru menimbulkan ketegangan dan mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Ia berharap setiap persoalan kenegaraan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.
Pernyataan Surya tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pemakzulan Gibran bukan sekadar perdebatan politik antarkelompok, melainkan menyangkut proses ketatanegaraan yang harus memiliki landasan dan persyaratan konstitusional.
Proses Politik Masih Menunggu DPR
Sementara itu, wacana pemakzulan Gibran juga mulai mendapat perhatian dari sejumlah partai politik. Beberapa pihak telah menyampaikan sinyal mengenai kemungkinan pembahasan langkah politik tersebut melalui DPR dan MPR.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), pembahasan resmi di DPR belum dimulai karena lembaga legislatif masih berada dalam masa reses.
Dengan demikian, pernyataan Surya Paloh menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, terutama menyangkut kemungkinan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dorongan politik. Setiap tahapan harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
