Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mempersilakan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diproses apabila tidak ada alternatif penyelesaian lain.
Menurut Surya, proses pemakzulan dapat dilanjutkan sepanjang seluruh persyaratan telah terpenuhi dan dijalankan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
“Kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kan enggak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” ujar Surya Paloh, sebagaimana dikutip pada Senin (9/11/2026).
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak disertai kegembiraan. Surya justru mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi politik nasional yang harus dihadapkan pada kemungkinan pemberhentian seorang wakil presiden ketika pemerintahan masih berjalan.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, Presiden dan Wakil Presiden masih memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan serta merealisasikan program kerja hingga akhir masa jabatan.
“Ini kan barangkali ada musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden harus ada rencana pemakzulan. Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan, tragis. Dan ini bukan yang kita harapkan tentunya. Ya sudah terjadi kalau itu harus terjadi,” ungkapnya.
NasDem Inginkan Situasi Politik Tetap Kondusif
Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa Partai NasDem menginginkan terciptanya suasana kebatinan yang kondusif, baik di tengah masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang kita harapkan adalah suasana kebatinan yang kondusif. Jangan sampai persoalan-persoalan politik yang muncul justru menimbulkan ketegangan dan mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Ia berharap setiap persoalan kenegaraan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat luas.
Pernyataan Surya tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pemakzulan Gibran bukan sekadar perdebatan politik antarkelompok, melainkan menyangkut proses ketatanegaraan yang harus memiliki landasan dan persyaratan konstitusional.
Proses Politik Masih Menunggu DPR
Sementara itu, wacana pemakzulan Gibran juga mulai mendapat perhatian dari sejumlah partai politik. Beberapa pihak telah menyampaikan sinyal mengenai kemungkinan pembahasan langkah politik tersebut melalui DPR dan MPR.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), pembahasan resmi di DPR belum dimulai karena lembaga legislatif masih berada dalam masa reses.
Dengan demikian, pernyataan Surya Paloh menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, terutama menyangkut kemungkinan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dorongan politik. Setiap tahapan harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
