Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut, pemerintah bersama pemangku kepentingan sektor keuangan membahas upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa keberadaan TPAKD menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Asta Cita, khususnya dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica dalam laporannya kepada Presiden.
Ia menjelaskan, perkembangan literasi dan inklusi keuangan terus dipantau melalui survei nasional yang dilaksanakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2026, tingkat literasi keuangan Indonesia mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Angka tersebut juga berada di atas target RPJMN sebesar 93 persen yang ditetapkan untuk 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia hingga akhir 2024. Menurutnya, capaian tersebut merupakan perkembangan penting dalam memperkuat kelembagaan yang mendukung akses keuangan masyarakat.
