Dengan demikian, komunikasi mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun pemakzulan masih berada pada tahap informal dan belum menghasilkan keputusan kelembagaan.
Dasco menyampaikan bahwa DPR belum dapat menentukan langkah lanjutan sebelum seluruh tahapan pembahasan dan mekanisme internal dijalankan.
DPR Masih Menunggu Dokumen Putusan MA
Di tengah berkembangnya aspirasi tersebut, pimpinan DPR juga masih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan MA yang menjadi perhatian publik tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dalam putusan kasasinya, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat dan anggota DPR agar persoalan Gibran mendapat perhatian melalui mekanisme parlemen.
Dasco menegaskan DPR akan mencermati perkembangan yang ada setelah masa persidangan kembali berjalan.
“Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” ujarnya.
