Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI setelah munculnya desakan dari masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya aspirasi tersebut, termasuk dorongan untuk membahas penggunaan hak angket hingga usulan pemakzulan melalui mekanisme resmi parlemen.
“Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi menginginkan agar persoalan tersebut tidak hanya menjadi pembicaraan informal, tetapi dapat dibawa ke forum resmi DPR sesuai mekanisme kelembagaan.
“Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” imbuhnya.
Belum Masuk Agenda Pembahasan Resmi
Meski desakan mulai bermunculan, Dasco menegaskan DPR belum menggelar pembahasan formal mengenai usulan tersebut.
Hal ini disebabkan DPR masih berada dalam masa reses. Masa persidangan baru dijadwalkan dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Selain belum berlangsungnya kegiatan persidangan, pimpinan DPR juga belum mengadakan rapat pimpinan (Rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.
Dengan demikian, komunikasi mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun pemakzulan masih berada pada tahap informal dan belum menghasilkan keputusan kelembagaan.
Dasco menyampaikan bahwa DPR belum dapat menentukan langkah lanjutan sebelum seluruh tahapan pembahasan dan mekanisme internal dijalankan.
DPR Masih Menunggu Dokumen Putusan MA
Di tengah berkembangnya aspirasi tersebut, pimpinan DPR juga masih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan MA yang menjadi perhatian publik tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dalam putusan kasasinya, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat dan anggota DPR agar persoalan Gibran mendapat perhatian melalui mekanisme parlemen.
Dasco menegaskan DPR akan mencermati perkembangan yang ada setelah masa persidangan kembali berjalan.
“Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” ujarnya.
