Selain itu, meningkatnya kebutuhan integrasi data antarlembaga pemerintahan harus diikuti dengan pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi.
Hal tersebut dinilai penting, khususnya dalam pelayanan keimigrasian yang melibatkan berbagai kategori informasi pribadi. Setiap permintaan, akses, maupun pemanfaatan data harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rudi turut menyoroti perlunya pengendalian hak akses, penguatan keamanan sistem informasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Dalam kegiatan yang sama, narasumber dari Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian juga memberikan pemaparan mengenai optimalisasi layanan data keimigrasian.
Para peserta memperoleh penjelasan terkait mekanisme permohonan data, proses registrasi akun instansi, hingga tata cara penggunaan aplikasi layanan data keimigrasian.
Melalui sosialisasi tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Imigrasi Batam, dan instansi terkait diharapkan semakin kuat, terutama dalam menerapkan prosedur pertukaran data yang aman, transparan, serta sesuai kewenangan.
Rudi menegaskan, transformasi digital pemerintahan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan informasi dan perlindungan hak masyarakat.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan, agar inovasi pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan kemudahan, tetapi juga menjamin keamanan informasi serta melindungi hak masyarakat,” tutupnya.
