Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Upaya tersebut menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, terutama dalam memastikan pertukaran informasi antarinstansi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan perlindungan data pribadi.
Komitmen itu disampaikan Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi Layanan Data Keimigrasian yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di Ballroom Golden View Hotel, Batam.
Kegiatan yang mengangkat tema Penguatan Sinergi Antarinstansi Melalui Layanan Data Keimigrasian yang Akuntabel dan Berbasis Pelindungan Data Pribadi tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai instansi pemerintah.
Dalam pemaparannya, Rudi menekankan bahwa transformasi pelayanan publik berbasis digital tidak cukup hanya mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses. Keamanan informasi serta perlindungan terhadap data masyarakat juga harus menjadi prioritas.
“Perkembangan layanan digital pemerintah harus diimbangi dengan tata kelola data yang baik. Pertukaran informasi antarinstansi memang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap aktivitas pemrosesan data pribadi harus memiliki landasan hukum, tujuan penggunaan yang jelas, serta sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rudi juga mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai landasan dalam pengelolaan informasi masyarakat.
Menurutnya, regulasi tersebut mengatur sejumlah prinsip penting, mulai dari pembatasan tujuan penggunaan data, transparansi, akurasi, keamanan hingga akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan informasi.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan integrasi data antarlembaga pemerintahan harus diikuti dengan pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi.
Hal tersebut dinilai penting, khususnya dalam pelayanan keimigrasian yang melibatkan berbagai kategori informasi pribadi. Setiap permintaan, akses, maupun pemanfaatan data harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rudi turut menyoroti perlunya pengendalian hak akses, penguatan keamanan sistem informasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Dalam kegiatan yang sama, narasumber dari Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian juga memberikan pemaparan mengenai optimalisasi layanan data keimigrasian.
Para peserta memperoleh penjelasan terkait mekanisme permohonan data, proses registrasi akun instansi, hingga tata cara penggunaan aplikasi layanan data keimigrasian.
Melalui sosialisasi tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Imigrasi Batam, dan instansi terkait diharapkan semakin kuat, terutama dalam menerapkan prosedur pertukaran data yang aman, transparan, serta sesuai kewenangan.
Rudi menegaskan, transformasi digital pemerintahan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan informasi dan perlindungan hak masyarakat.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan, agar inovasi pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan kemudahan, tetapi juga menjamin keamanan informasi serta melindungi hak masyarakat,” tutupnya.
