Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegasnya.
Dalam pembicaraan tersebut, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik terkait dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya turut menjadi perhatian setelah muncul putusan MK dan MA.
Situasi ini semakin menarik perhatian karena wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR juga mulai bergulir. Sejumlah anggota DPR disebut telah menyuarakan dukungan terhadap langkah politik tersebut.
Dengan adanya pernyataan resmi Istana, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan sikap Gibran serta proses hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
