Dinamika politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas perkembangan situasi yang tengah menjadi perhatian publik.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi kabar mengenai keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegasnya.
Dalam pembicaraan tersebut, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik terkait dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya turut menjadi perhatian setelah muncul putusan MK dan MA.
Situasi ini semakin menarik perhatian karena wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR juga mulai bergulir. Sejumlah anggota DPR disebut telah menyuarakan dukungan terhadap langkah politik tersebut.
Dengan adanya pernyataan resmi Istana, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan sikap Gibran serta proses hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
