Pada tanggal 19 Maret 2025 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Hadirnya SE Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah hal baik untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi teladan untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk pada hari raya.
Point 2 Surat Edaran tersebut MELARANG adanya permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Masyarakat, Perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/penyelenggara negara, yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Larangan tersebut sudah sangat jelas, namun di momen hari raya ini Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan ke publik Acara Mudik bagi pekerja/buruh tanggal 27 dan 28 Maret 2025 dengan dukungan 19 institusi yang hampir semuanya adalah Perusahaan swasta dan BUMN, seperti HM. Sampoerna, United Tractors, PLN, BNI, BRI, Suzuki, Indofood, Danone, Freeport Indonesia, Taspen, dan Panasonic.
Tentu dengan adanya pengumuman Acara Mudik yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan dukungan 19 institusi tersebut mengindikasikan hal yang tidak sesuai dengan semangat hadirnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
