Belum diserahkannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik debitur berinisial Din menjadi sorotan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Persoalan ini berkaitan dengan denda dan biaya penitipan yang masih diperdebatkan dengan PT Capella Multi Dana (CMD) Finance.
Pihak debitur meminta perusahaan memberikan penjelasan transparan mengenai rincian tagihan, status pelunasan pinjaman, serta dasar penundaan penyerahan BPKB.
Persoalan tersebut mendapat pendampingan dari Kantor Hukum Adv. Martin Zega, S.H. dan Partner, yakni Yutel dan Wawan, yang disebut menerima kuasa dari Din melalui lembaga bantuan hukum (LBH).
Menurut keterangan pihak debitur, pada 16 Oktober 2026, keluarga Din mendatangi kantor CMD Finance untuk mengambil BPKB. Namun, dokumen tersebut disebut telah dikirim ke kantor pusat di Medan.
Keluarga Din mengaku telah mengikuti arahan staf administrasi untuk mengajukan permohonan keringanan denda dengan melengkapi persyaratan administrasi. Meski demikian, hingga informasi ini dihimpun, BPKB disebut belum diserahkan karena persoalan denda belum terselesaikan.
Kuasa Hukum Minta Transparansi
Yutel meminta CMD Finance menjelaskan dasar pengenaan denda, metode perhitungan, serta ketentuan perjanjian yang menjadi landasan penagihan.
“Kami menyayangkan kondisi yang dialami klien kami. Perusahaan perlu menjelaskan secara transparan dasar perhitungan denda dan biaya lainnya agar sesuai dengan perjanjian serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Yutel.
Ia mengatakan pihaknya mempertimbangkan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPRD Kota Batam, Ombudsman, dan lembaga perlindungan konsumen apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian.
Dalam perkara ini, pihak kuasa menyoroti Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1365 KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan isi perjanjian, bukti, dan fakta yang dapat diverifikasi.
Pihak debitur juga meminta penjelasan mengenai rincian denda, biaya administrasi, serta ketentuan pembiayaan berdasarkan regulasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk POJK Nomor 22 Tahun 2023.
Redaksi Buka Ruang Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi ini masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT Capella Multi Dana (CMD) Finance terkait status pembayaran Din, rincian denda dan biaya penitipan, keberadaan BPKB, serta alasan dokumen tersebut belum diserahkan.
Penyelesaian yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen.
