Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pertambangan ilegal (illegal mining), mafia tanah yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH), oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum pengadilan, hingga oknum pengacara.
Selain itu, pemberantasan korupsi, perjudian, dan peredaran narkoba juga harus menjadi prioritas. Madas Nusantara menilai praktik-praktik tersebut bahkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan sehingga membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.
Kelima, Madas Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pengisian jabatan Wakil Presiden dengan figur yang berasal dari internal partai politik, salah satunya Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut organisasi tersebut, pemilihan figur dari internal partai dinilai dapat meminimalkan risiko gesekan politik menjelang Pemilu 2029. Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan karena berasal dari internal partai politik pendukung pemerintahan.
Madas Nusantara berpandangan, pemilihan figur dari internal partai dapat mengurangi potensi gesekan psikologis antarkekuatan politik pendukung pemerintah. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi munculnya kekuatan politik yang berjalan sendiri-sendiri atau fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.
“Ormas Madas Nusantara yang memiliki mayoritas pendukung Prabowo Subianto menginginkan pemerintahan Kabinet Merah Putih berjalan tanpa banyak drama lagi. Dengan demikian, kinerja pemerintahan dapat semakin baik dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk dua periode,” tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, kepada media di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Jusuf Rizal mengatakan, Madas Nusantara meyakini pemerintahan Prabowo Subianto masih memiliki peluang untuk bekerja lebih baik apabila dilakukan pembenahan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai, pihak-pihak yang disebutnya sebagai “sengkuni” perlu dievaluasi dan diganti apabila terbukti menghambat kebijakan Presiden yang berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan di seluruh lini pemerintahan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan, menghambat pelaksanaan kebijakan, maupun melakukan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan bersih-bersih di semua lini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menghambat kebijakan pemerintah yang pro rakyat, apalagi sampai mengkorupsi uang negara,” pungkasnya.

