Menyikapi perkembangan situasi politik nasional, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Masyarakat Madura Asli Nusantara (Madas Nusantara) menerbitkan lima maklumat yang ditujukan kepada pemerintah dan institusi penegak hukum.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan agar Sufmi Dasco Ahmad dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, yang dalam maklumat tersebut disebut telah mengundurkan diri.

Adapun lima poin maklumat yang disampaikan Madas Nusantara meliputi sejumlah persoalan strategis, mulai dari penegakan hukum, pemulihan ekonomi rakyat, evaluasi kabinet, pemberantasan kejahatan, hingga usulan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pertama, Madas Nusantara mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto agar mengusut tuntas dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi tersebut meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya motif politik yang mengarah pada upaya makar.

Madas Nusantara menilai pengungkapan kasus tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, Madas Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menggerakkan perekonomian lapisan bawah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Madas Nusantara, sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penerapan pajak yang dinilai terlalu membebani masyarakat, berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rakyat serta memengaruhi citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ketiga, Madas Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memenuhi target maupun standar kinerja pemerintahan.

Selain itu, organisasi tersebut mendorong pergantian direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai. Langkah tersebut dianggap perlu untuk mencegah pemborosan anggaran, penumpukan utang, serta pengelolaan perusahaan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Keempat, Madas Nusantara mendesak Kapolri agar bertindak tegas dalam memberantas berbagai tindak pidana yang dinilai masih marak terjadi di Indonesia.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pertambangan ilegal (illegal mining), mafia tanah yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH), oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum pengadilan, hingga oknum pengacara.

Selain itu, pemberantasan korupsi, perjudian, dan peredaran narkoba juga harus menjadi prioritas. Madas Nusantara menilai praktik-praktik tersebut bahkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan sehingga membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.

Kelima, Madas Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pengisian jabatan Wakil Presiden dengan figur yang berasal dari internal partai politik, salah satunya Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut organisasi tersebut, pemilihan figur dari internal partai dinilai dapat meminimalkan risiko gesekan politik menjelang Pemilu 2029. Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan karena berasal dari internal partai politik pendukung pemerintahan.

Madas Nusantara berpandangan, pemilihan figur dari internal partai dapat mengurangi potensi gesekan psikologis antarkekuatan politik pendukung pemerintah. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi munculnya kekuatan politik yang berjalan sendiri-sendiri atau fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.

“Ormas Madas Nusantara yang memiliki mayoritas pendukung Prabowo Subianto menginginkan pemerintahan Kabinet Merah Putih berjalan tanpa banyak drama lagi. Dengan demikian, kinerja pemerintahan dapat semakin baik dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk dua periode,” tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, kepada media di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Jusuf Rizal mengatakan, Madas Nusantara meyakini pemerintahan Prabowo Subianto masih memiliki peluang untuk bekerja lebih baik apabila dilakukan pembenahan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan.

Ia menilai, pihak-pihak yang disebutnya sebagai “sengkuni” perlu dievaluasi dan diganti apabila terbukti menghambat kebijakan Presiden yang berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, pembenahan harus dilakukan di seluruh lini pemerintahan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan, menghambat pelaksanaan kebijakan, maupun melakukan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan bersih-bersih di semua lini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menghambat kebijakan pemerintah yang pro rakyat, apalagi sampai mengkorupsi uang negara,” pungkasnya.