Ketiga, LPRI Kepri mendesak aparat penegak hukum bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri serta Bea Cukai Batam untuk mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran rokok tanpa pita cukai.
Penindakan, menurutnya, tidak boleh hanya menyasar pelaku di tingkat distribusi atau penjualan. Aparat harus menelusuri pemilik modal, pemasok, pengendali jaringan, jalur distribusi, hingga gudang penyimpanan rokok tanpa pita cukai, termasuk merek Manchester dan merek lainnya yang diduga beredar tanpa pita cukai.
LPRI Kepri menilai pengungkapan aktor utama menjadi penting untuk menghentikan praktik peredaran rokok tanpa pita cukai yang berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap penerimaan negara.
Ajak Organisasi Pers Kawal Proses Hukum
Keempat, LPRI Kepri mengajak organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, serta seluruh elemen masyarakat sipil di Kepulauan Riau untuk ikut mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serta menjamin hak-hak wartawan tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Leo Nazara menegaskan, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum tidak boleh terkesan tajam terhadap jurnalis yang menyampaikan informasi kepada publik, tetapi justru tidak maksimal dalam menindak pihak-pihak yang diduga berada di balik peredaran rokok tanpa pita cukai.
Ia juga menyoroti kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam serta DJBC Kanwil Kepri. Menurutnya, persoalan peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan masalah serius yang membutuhkan langkah penindakan nyata dan berkelanjutan.
LPRI Kepri bahkan menyebut peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah setiap bulan. Namun, angka tersebut perlu didukung data resmi dari instansi berwenang.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam kepada wartawan yang menyuarakan kepentingan publik, tetapi tumpul terhadap para cukong dan jaringan mafia yang diduga mengendalikan peredaran rokok tanpa pita cukai. Aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas praktik tersebut,” tegas Leo.
Ia menambahkan, LPRI Kepri akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pusat apabila ditemukan indikasi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan persekongkolan dalam penanganannya.
“Pemberantasan peredaran rokok tanpa pita cukai harus menjadi komitmen bersama agar supremasi hukum, kebebasan pers, dan kepentingan negara tetap terlindungi,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya menghubungi Wili selaku pelapor serta pihak aparat penegak hukum guna memperoleh konfirmasi dan klarifikasi terkait penangkapan wartawan berinisial H tersebut.

