Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan keprihatinan atas penangkapan seorang wartawan media daring di Kota Batam yang sebelumnya aktif menyoroti dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai merek Manchester.
Ketua LPRI Kepri, Leo Nazara, menilai penangkapan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk memastikan tidak terdapat upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers maupun dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia bahkan mempertanyakan apakah penangkapan wartawan berinisial H tersebut berkaitan dengan dugaan perlawanan jaringan mafia rokok tanpa pita cukai terhadap pemberitaan yang selama ini mengungkap aktivitas peredarannya di Batam dan wilayah Kepulauan Riau.
Menurut Leo, peredaran rokok tanpa pita cukai di Batam dan sejumlah wilayah Kepulauan Riau diduga telah berlangsung secara masif dan terorganisasi. Namun, penindakan terhadap praktik tersebut dinilai belum menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali utama atau aktor intelektual di balik jaringan distribusinya.
LPRI Kepri memandang ironis apabila wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik untuk mengungkap dugaan praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara justru berhadapan dengan proses hukum.
Atas persoalan tersebut, Leo Nazara menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan kepada aparat penegak hukum serta pihak terkait.
Soroti Dugaan Kriminalisasi terhadap Wartawan
Pertama, LPRI Kepri mengecam segala bentuk dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap insan pers. Penangkapan wartawan yang aktif memberitakan dugaan jaringan peredaran rokok tanpa pita cukai dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh guna memastikan tidak terdapat rekayasa, jebakan, maupun upaya serangan balik dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pemberitaan.
Menurut LPRI Kepri, kemerdekaan pers merupakan hak yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan pers harus mendapat perhatian serius.
Desak Polda Kepri dan Polresta Barelang Transparan
Kedua, LPRI Kepri mendesak Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang agar menangani perkara yang melibatkan wartawan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Aparat penegak hukum juga diminta mendalami kemungkinan adanya kepentingan atau pihak tertentu yang berada di balik persoalan tersebut, terutama apabila terdapat keterkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Batam.
Minta Aktor Utama Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Diusut
Ketiga, LPRI Kepri mendesak aparat penegak hukum bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri serta Bea Cukai Batam untuk mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran rokok tanpa pita cukai.
Penindakan, menurutnya, tidak boleh hanya menyasar pelaku di tingkat distribusi atau penjualan. Aparat harus menelusuri pemilik modal, pemasok, pengendali jaringan, jalur distribusi, hingga gudang penyimpanan rokok tanpa pita cukai, termasuk merek Manchester dan merek lainnya yang diduga beredar tanpa pita cukai.
LPRI Kepri menilai pengungkapan aktor utama menjadi penting untuk menghentikan praktik peredaran rokok tanpa pita cukai yang berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap penerimaan negara.
Ajak Organisasi Pers Kawal Proses Hukum
Keempat, LPRI Kepri mengajak organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, serta seluruh elemen masyarakat sipil di Kepulauan Riau untuk ikut mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serta menjamin hak-hak wartawan tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Leo Nazara menegaskan, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum tidak boleh terkesan tajam terhadap jurnalis yang menyampaikan informasi kepada publik, tetapi justru tidak maksimal dalam menindak pihak-pihak yang diduga berada di balik peredaran rokok tanpa pita cukai.
Ia juga menyoroti kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam serta DJBC Kanwil Kepri. Menurutnya, persoalan peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan masalah serius yang membutuhkan langkah penindakan nyata dan berkelanjutan.
LPRI Kepri bahkan menyebut peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah setiap bulan. Namun, angka tersebut perlu didukung data resmi dari instansi berwenang.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam kepada wartawan yang menyuarakan kepentingan publik, tetapi tumpul terhadap para cukong dan jaringan mafia yang diduga mengendalikan peredaran rokok tanpa pita cukai. Aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas praktik tersebut,” tegas Leo.
Ia menambahkan, LPRI Kepri akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat pusat apabila ditemukan indikasi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan persekongkolan dalam penanganannya.
“Pemberantasan peredaran rokok tanpa pita cukai harus menjadi komitmen bersama agar supremasi hukum, kebebasan pers, dan kepentingan negara tetap terlindungi,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya menghubungi Wili selaku pelapor serta pihak aparat penegak hukum guna memperoleh konfirmasi dan klarifikasi terkait penangkapan wartawan berinisial H tersebut.

