Beredar sebuah video pendek yang menampilkan Wakil Wali Kota Batam, H. Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi mengetahui agenda maupun kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam video berdurasi 2 menit 31 detik yang diunggah melalui akun TikTok @amsakarvolunteer2024 pada Minggu (25/6/2023) tersebut, Amsakar menyebutkan bahwa sejak sekitar lima hingga enam minggu sebelumnya, dirinya tidak lagi mendapatkan informasi mengenai agenda kegiatan Pemerintah Kota Batam.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi tergabung dalam grup pimpinan. Selain itu, petugas protokoler yang sebelumnya mendampingi aktivitasnya disebut telah ditarik.
“Aktifitas saya sebagai Wakil Wali kota Batam bersama masyarakat tidak lagi di support oleh protokoler. Jadi, saat saya menghadiri suatu kegiatan dan memberi kata sambutan, ajudan sayalah yang mencatat siapa saja orang yang di hormati di acara tersebut,” lanjut Amsakar Achmad.
Amsakar Achmad menambahkan, ketika memang agenda sudah tidak ada dan di lapangan juga tidak di support protokoler yang seyogianya melekat, maka kegiatan pemerintahan Kota Batam yang berhubungan dengan masyarakat tentu saja menjadi terbatas.
“Kecuali, masyarakat yang menginginkan hadir khusus ke saya, maka saya hadir. Soal ini apakah pembatasan dan sebagainya, barangkali ini bisa dilakukan kroschek kepada yang lebih kompeten untuk menjawab,” tutur Amsakar Achmad.
Kondisi tersebut memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan penyebab situasi itu terjadi, sementara sebagian lainnya menduga Amsakar Achmad tengah menghadapi sanksi administratif.
Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: benarkah Wakil Wali Kota Batam saat itu diberhentikan sementara sehingga tidak lagi dilibatkan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan Kota Batam?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan penelusuran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun, dugaan mengenai pemberhentian sementara dan pencabutan hak protokoler tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kondisi tersebut. Kepastian mengenai ada atau tidaknya sanksi administratif perlu merujuk pada ketentuan yang tepat serta dokumen atau keterangan resmi dari pihak berwenang.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi hingga saat ini masih menjalankan berbagai kegiatan dengan dukungan protokoler di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat, termasuk pertanyaan mengenai alasan situasi itu masih berlangsung. Sebagian masyarakat bahkan menduga Amsakar Achmad tengah menghadapi sanksi administratif.
Di sisi lain, muncul pula anggapan yang membandingkan posisi Muhammad Rudi dengan penguasa absolut atau “diktator”, yang dinilai seolah-olah tidak lagi bergantung pada ketentuan perundang-undangan. Namun, berbagai pandangan tersebut tetap perlu dicermati berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku.

