Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Bondan Widiawan, turut menyoroti tingginya ancaman terhadap sektor perbankan dan keuangan. Data pemantauan BSSN hingga 12 November 2026 mencatat sekitar 3,4 miliar anomali trafik, dengan malware dan kesalahan konfigurasi sistem menjadi sejumlah ancaman yang ditemukan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengamanan ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat berhati-hati. Industri keuangan dan penyelenggara platform juga harus bertanggung jawab memastikan sistem mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan sebelum kerugian semakin meluas.

Perlindungan Tidak Boleh Hanya Dibebankan kepada Konsumen

Penguatan perlindungan konsumen membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Industri jasa keuangan dan penyelenggara platform digital harus menjadi garda terdepan dalam mencegah penipuan, sementara regulator memperkuat pengawasan dan aparat penegak hukum memastikan pelaku kejahatan diproses sesuai ketentuan.

Pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi antara BI dan OJK dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK).

Melalui mekanisme tersebut, konsumen diharapkan memperoleh jalur penyelesaian pengaduan yang lebih terintegrasi ketika persoalan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal penyelenggara jasa keuangan.

Bagi masyarakat yang telanjur menjadi korban penipuan, kecepatan pelaporan menjadi hal penting. Nasabah diimbau segera menghubungi layanan resmi bank untuk mengamankan akses rekening dan melaporkan kejadian kepada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) agar upaya penelusuran serta penyelamatan dana dapat segera dilakukan.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital tidak cukup dibangun melalui kemudahan transaksi. Keamanan sistem, kecepatan penanganan pengaduan, transparansi tanggung jawab, dan kepastian penyelesaian kerugian harus menjadi bagian utama dari perlindungan konsumen.

Tanpa langkah konkret dan koordinasi yang kuat, masyarakat berisiko terus menjadi pihak paling dirugikan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.