Pesatnya perkembangan transaksi keuangan digital ternyata menyisakan persoalan serius terkait keamanan masyarakat. Di tengah kemudahan pembayaran melalui berbagai platform, ancaman penipuan siber justru semakin berkembang dengan pola yang sulit dikenali.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bahkan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksi penipuan dengan cara yang semakin meyakinkan. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kemajuan sistem pembayaran digital harus diimbangi dengan perlindungan konsumen yang lebih kuat dan responsif.

Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sepanjang triwulan III-2026 mencapai sekitar 70,6 juta orang, dengan jumlah pedagang atau merchant sebanyak 49,4 juta. Sementara itu, volume transaksi digital secara kumulatif telah melampaui 20 miliar transaksi.

Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko kejahatan digital.

Hasil Survei Nasional Perlindungan Konsumen BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2026 berada pada angka 77,03 persen. Meski meningkat 12,36 poin dibandingkan 2023, tingkat keberdayaan konsumen masih masuk kategori kritis.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarto menilai, peningkatan literasi masyarakat perlu terus didorong agar konsumen tidak hanya memahami penggunaan layanan pembayaran, tetapi juga mampu mengenali risiko dan memperjuangkan haknya ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menghadapi peningkatan pengaduan masyarakat. Sejak layanan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) beroperasi pada 2021, jumlah laporan yang diterima telah berkembang dari sekitar 18.000 menjadi lebih dari 700.000 laporan dalam kurun waktu sekitar dua tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa penanganan penipuan digital tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Sebab, satu kasus penipuan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari perbankan, penyelenggara sistem pembayaran, platform digital, perusahaan telekomunikasi hingga penyedia layanan pihak ketiga.

Ancaman tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi AI yang memungkinkan manipulasi suara, identitas, dan tampilan visual seseorang untuk memperdaya calon korban.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Bondan Widiawan, turut menyoroti tingginya ancaman terhadap sektor perbankan dan keuangan. Data pemantauan BSSN hingga 12 November 2026 mencatat sekitar 3,4 miliar anomali trafik, dengan malware dan kesalahan konfigurasi sistem menjadi sejumlah ancaman yang ditemukan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengamanan ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat berhati-hati. Industri keuangan dan penyelenggara platform juga harus bertanggung jawab memastikan sistem mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan sebelum kerugian semakin meluas.

Perlindungan Tidak Boleh Hanya Dibebankan kepada Konsumen

Penguatan perlindungan konsumen membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Industri jasa keuangan dan penyelenggara platform digital harus menjadi garda terdepan dalam mencegah penipuan, sementara regulator memperkuat pengawasan dan aparat penegak hukum memastikan pelaku kejahatan diproses sesuai ketentuan.

Pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi antara BI dan OJK dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK).

Melalui mekanisme tersebut, konsumen diharapkan memperoleh jalur penyelesaian pengaduan yang lebih terintegrasi ketika persoalan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal penyelenggara jasa keuangan.

Bagi masyarakat yang telanjur menjadi korban penipuan, kecepatan pelaporan menjadi hal penting. Nasabah diimbau segera menghubungi layanan resmi bank untuk mengamankan akses rekening dan melaporkan kejadian kepada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) agar upaya penelusuran serta penyelamatan dana dapat segera dilakukan.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital tidak cukup dibangun melalui kemudahan transaksi. Keamanan sistem, kecepatan penanganan pengaduan, transparansi tanggung jawab, dan kepastian penyelesaian kerugian harus menjadi bagian utama dari perlindungan konsumen.

Tanpa langkah konkret dan koordinasi yang kuat, masyarakat berisiko terus menjadi pihak paling dirugikan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.