Jusuf Rizal menegaskan, informasi mengenai dugaan tersebut akan menjadi bahan pengawasan dan, jika diperlukan, disampaikan melalui mekanisme pengaduan kepada pihak yang berwenang.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dan sikap Madas Nusantara. Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang disebutkan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan atau proses hukum oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta sendiri pada 2026 menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan Bank Jakarta. Gubernur Pramono Anung pada Januari 2026 membuka rapat kerja Bank Jakarta dengan agenda antara lain memperkuat budaya kerja, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap Bank Jakarta sebagai BUMD. citeturn0search7
Pemprov DKI juga pada Februari 2026 menandatangani perjanjian kinerja dengan jajaran pimpinan perangkat daerah dan direksi BUMD, termasuk Bank Jakarta, sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
Ajak Ormas Betawi Ikut Mengawasi
Untuk memperluas pengawasan masyarakat, Madas Nusantara berencana menggandeng sejumlah organisasi kemasyarakatan Betawi, di antaranya Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Jusuf Rizal menilai pengawasan masyarakat diperlukan karena pengelolaan anggaran daerah memiliki nilai yang besar.
Sebagai gambaran, APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Dalam usulan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Pemprov DKI pada Agustus 2026, total anggaran direncanakan menjadi Rp79,59 triliun.
Karena itu, menurut Jusuf Rizal, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.
Madas Nusantara Fokus Penguatan Organisasi
Selain agenda pengawasan Jakarta, Madas Nusantara juga menyatakan terus mengembangkan berbagai program organisasi.
Dalam keterangannya, Jusuf Rizal menyebut Madas Nusantara telah berkembang dengan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri.
Organisasi tersebut juga menggagas pembentukan Bamus Madura (Badan Musyawarah Madura) serta program Sedekah Satu Juta Al Quran.
Ke depan, Madas Nusantara juga menyatakan fokus mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung rencana pengembangan Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan, yang disebut memiliki nilai investasi sekitar Rp5,7 triliun.
Dengan berbagai agenda tersebut, Madas Nusantara menyatakan ingin menempatkan organisasi bukan hanya sebagai wadah komunitas, tetapi juga sebagai salah satu unsur masyarakat sipil yang ikut mengawal pembangunan, menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan publik di Jakarta.(red).
