Komitmen untuk ikut membangun Jakarta sekaligus mengawal tata kelola pemerintahan disuarakan Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara.
Organisasi tersebut menyatakan akan memberikan dukungan sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ketua Umum Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal, mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian terhadap pengelolaan anggaran, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Jakarta serta sejumlah perangkat dinas yang dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat.
Menurut Jusuf Rizal, pengawasan diperlukan agar pembangunan Jakarta tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga ditopang tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Membangun Kota Jakarta Bersinar sebagaimana jargon kampanye Pramono-Rano selain menata pembangunan yang baik, tetapi juga perlu pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung harus didukung dengan memberi masukan yang kritis dan konstruktif,” tegas Jusuf Rizal kepada media di Jakarta, Kamis (17/08).
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal menjelang usia dua tahun Madas Nusantara pada 19 Oktober 2026. Ia mengatakan organisasi yang dipimpinnya ingin mengambil bagian dalam pengawasan pembangunan Jakarta, termasuk membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
Madas Nusantara Siapkan Kotak Aspirasi
Jusuf Rizal menyebut Madas Nusantara akan meluncurkan Kotak Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Jakarta. Program tersebut ditujukan untuk menghimpun berbagai masukan masyarakat terkait pelayanan publik maupun kebijakan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, dukungan terhadap pemerintahan Pramono Anung bukan berarti organisasi akan menutup mata terhadap persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Prinsip warga Madura adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena warga Madura mencari nafkah dan penghidupan di Jakarta, untuk itu Ormas Madas Nusantara berkomitmen ikut menciptakan stabilitas dan kondusivitas Kota Jakarta dengan turut mengawal berbagai kebijakan Pramono yang baik,” ujarnya.
Madas Nusantara sebelumnya memang secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Dukungan tersebut diberitakan sejumlah media pada masa kampanye Pilkada 2024.
Namun, Jusuf Rizal mengatakan dukungan politik tersebut tidak dimaksudkan sebagai permintaan untuk mendapatkan posisi maupun keuntungan dari pemerintahan.
Soroti Bank Jakarta, BUMD hingga Dinas
Lebih lanjut, Jusuf Rizal mengklaim jaringan Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Madas Nusantara menemukan sejumlah indikasi yang menurutnya perlu ditindaklanjuti terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Bank Jakarta, BUMD maupun sejumlah dinas.
Ia menyebut sektor perparkiran sebagai salah satu bidang yang akan menjadi perhatian organisasi.
Jusuf Rizal menegaskan, informasi mengenai dugaan tersebut akan menjadi bahan pengawasan dan, jika diperlukan, disampaikan melalui mekanisme pengaduan kepada pihak yang berwenang.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dan sikap Madas Nusantara. Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang disebutkan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan atau proses hukum oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta sendiri pada 2026 menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan Bank Jakarta. Gubernur Pramono Anung pada Januari 2026 membuka rapat kerja Bank Jakarta dengan agenda antara lain memperkuat budaya kerja, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap Bank Jakarta sebagai BUMD. citeturn0search7
Pemprov DKI juga pada Februari 2026 menandatangani perjanjian kinerja dengan jajaran pimpinan perangkat daerah dan direksi BUMD, termasuk Bank Jakarta, sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
Ajak Ormas Betawi Ikut Mengawasi
Untuk memperluas pengawasan masyarakat, Madas Nusantara berencana menggandeng sejumlah organisasi kemasyarakatan Betawi, di antaranya Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Jusuf Rizal menilai pengawasan masyarakat diperlukan karena pengelolaan anggaran daerah memiliki nilai yang besar.
Sebagai gambaran, APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Dalam usulan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Pemprov DKI pada Agustus 2026, total anggaran direncanakan menjadi Rp79,59 triliun.
Karena itu, menurut Jusuf Rizal, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.
Madas Nusantara Fokus Penguatan Organisasi
Selain agenda pengawasan Jakarta, Madas Nusantara juga menyatakan terus mengembangkan berbagai program organisasi.
Dalam keterangannya, Jusuf Rizal menyebut Madas Nusantara telah berkembang dengan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri.
Organisasi tersebut juga menggagas pembentukan Bamus Madura (Badan Musyawarah Madura) serta program Sedekah Satu Juta Al Quran.
Ke depan, Madas Nusantara juga menyatakan fokus mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung rencana pengembangan Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkalan, yang disebut memiliki nilai investasi sekitar Rp5,7 triliun.
Dengan berbagai agenda tersebut, Madas Nusantara menyatakan ingin menempatkan organisasi bukan hanya sebagai wadah komunitas, tetapi juga sebagai salah satu unsur masyarakat sipil yang ikut mengawal pembangunan, menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan publik di Jakarta.(red).
