Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam mengambil langkah konkret untuk memperbesar peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan diteken Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid, serta disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah komitmen 30 perusahaan besar di Batam untuk mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal.
Kebijakan ini menjadi perhatian di tengah pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam yang terus meningkat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, selama ini masih muncul sorotan publik karena pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal.
Karena itu, Pemko Batam tidak ingin persoalan tersebut hanya dijawab melalui imbauan kepada perusahaan.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen
Amsakar menyebut kondisi ekonomi Batam saat ini menunjukkan perkembangan positif.
Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Realisasi investasi juga telah mencapai Rp29,9 triliun pada periode yang sama. Nilai tersebut bahkan sudah mendekati total capaian investasi Batam sepanjang 2025.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Kota Batam turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, pemerintah menghadapi tantangan lain, yakni tingginya arus migrasi yang masuk ke Batam.
Batam Jadi Tujuan Migrasi Tertinggi Kedua Nasional
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Arus masuk penduduk tersebut turut menambah tekanan terhadap pasar kerja dan menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Amsakar mengatakan kondisi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Pemko Batam kemudian menginisiasi skema affirmative action agar perusahaan memberikan prioritas kepada warga lokal dalam proses rekrutmen.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” kata Amsakar.
Selain kebijakan rekrutmen, Pemko Batam juga mengoptimalkan dana IMTA sekitar Rp40 miliar untuk mendukung pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat tenaga kerja lokal semakin siap memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
30 Perusahaan Komitmen Serap Tenaga Kerja Lokal
Komitmen Pemko Batam dan APINDO mulai diterjemahkan ke dalam langkah konkret.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri atas pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai tahap awal, 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.
Komitmen tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan.
