PT Pegai Union menjadi salah satu perusahaan yang langsung merealisasikannya dengan memenuhi kebutuhan 200 tenaga kerja lokal, seluruhnya merupakan warga daerah.
Realisasi tersebut menjadi contoh awal penerapan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal yang diharapkan dapat diikuti perusahaan lainnya.
APINDO Siapkan 700 Perusahaan
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid memastikan dunia usaha siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
Menurut Rafky, pertumbuhan ekonomi Batam harus memberikan manfaat lebih luas, terutama kepada pekerja dan pengusaha lokal.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” ujar Rafky.
Rafky juga mengapresiasi iklim usaha Batam yang dinilainya kondusif.
Ia menyoroti sejumlah perkembangan, termasuk proses penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Bima Arya Soroti Tantangan Batam
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemko Batam menggandeng dunia usaha dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
Menurut Bima, Batam telah memiliki ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Batam harus terus diarahkan agar memberikan manfaat yang semakin luas kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima.
Bima meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan lebih detail terhadap rantai ekonomi dari hulu hingga hilir, terutama pada sektor prospektif seperti **manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar kebutuhan industri dapat diselaraskan dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia.
Infrastruktur dan Transportasi Juga Jadi Perhatian
Selain ketenagakerjaan, Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam harus diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur.
Beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan air bersih, kemacetan, transportasi publik, dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, perkembangan Batam sebagai kota metropolitan membutuhkan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta perencanaan kota yang mampu mengikuti pertumbuhan penduduk.
Tingginya arus migrasi juga perlu diantisipasi melalui penataan tata ruang berdasarkan RTRW dan perencanaan perkotaan yang lebih presisi.
Bima menilai persoalan migrasi tidak seharusnya dijawab dengan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Sebaliknya, pemerintah perlu memperkuat perencanaan kota, infrastruktur, pelayanan publik, dan penciptaan lapangan kerja.
Rekrutmen Dipantau Melalui SIMNAKER
Untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan transparan, proses penempatan dan evaluasi tenaga kerja akan dipantau melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER.
Sistem tersebut menjadi instrumen untuk memantau proses rekrutmen sekaligus mengevaluasi penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan.
Dengan mekanisme tersebut, Pemko Batam dapat melihat sejauh mana komitmen perusahaan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal benar-benar direalisasikan.
Kesepakatan Pemko Batam dan APINDO ini menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, investasi menyentuh Rp29,9 triliun, sementara 30 perusahaan telah menyatakan komitmen mengalokasikan minimal 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal.
Bagi masyarakat Batam, implementasi komitmen tersebut menjadi hal yang paling dinantikan: sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan investasi yang masuk benar-benar membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
