Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam mengambil langkah konkret untuk memperbesar peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan diteken Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid, serta disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah komitmen 30 perusahaan besar di Batam untuk mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal.
Kebijakan ini menjadi perhatian di tengah pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam yang terus meningkat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, selama ini masih muncul sorotan publik karena pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal.
Karena itu, Pemko Batam tidak ingin persoalan tersebut hanya dijawab melalui imbauan kepada perusahaan.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen
Amsakar menyebut kondisi ekonomi Batam saat ini menunjukkan perkembangan positif.
Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Realisasi investasi juga telah mencapai Rp29,9 triliun pada periode yang sama. Nilai tersebut bahkan sudah mendekati total capaian investasi Batam sepanjang 2025.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Kota Batam turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, pemerintah menghadapi tantangan lain, yakni tingginya arus migrasi yang masuk ke Batam.
Batam Jadi Tujuan Migrasi Tertinggi Kedua Nasional
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Arus masuk penduduk tersebut turut menambah tekanan terhadap pasar kerja dan menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Amsakar mengatakan kondisi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Pemko Batam kemudian menginisiasi skema affirmative action agar perusahaan memberikan prioritas kepada warga lokal dalam proses rekrutmen.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” kata Amsakar.
Selain kebijakan rekrutmen, Pemko Batam juga mengoptimalkan dana IMTA sekitar Rp40 miliar untuk mendukung pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat tenaga kerja lokal semakin siap memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
30 Perusahaan Komitmen Serap Tenaga Kerja Lokal
Komitmen Pemko Batam dan APINDO mulai diterjemahkan ke dalam langkah konkret.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri atas pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai tahap awal, 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.
Komitmen tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan.
PT Pegai Union menjadi salah satu perusahaan yang langsung merealisasikannya dengan memenuhi kebutuhan 200 tenaga kerja lokal, seluruhnya merupakan warga daerah.
Realisasi tersebut menjadi contoh awal penerapan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal yang diharapkan dapat diikuti perusahaan lainnya.
APINDO Siapkan 700 Perusahaan
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid memastikan dunia usaha siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
Menurut Rafky, pertumbuhan ekonomi Batam harus memberikan manfaat lebih luas, terutama kepada pekerja dan pengusaha lokal.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” ujar Rafky.
Rafky juga mengapresiasi iklim usaha Batam yang dinilainya kondusif.
Ia menyoroti sejumlah perkembangan, termasuk proses penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Bima Arya Soroti Tantangan Batam
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemko Batam menggandeng dunia usaha dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
Menurut Bima, Batam telah memiliki ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Batam harus terus diarahkan agar memberikan manfaat yang semakin luas kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima.
Bima meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan lebih detail terhadap rantai ekonomi dari hulu hingga hilir, terutama pada sektor prospektif seperti **manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar kebutuhan industri dapat diselaraskan dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia.
Infrastruktur dan Transportasi Juga Jadi Perhatian
Selain ketenagakerjaan, Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam harus diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur.
Beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan air bersih, kemacetan, transportasi publik, dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, perkembangan Batam sebagai kota metropolitan membutuhkan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta perencanaan kota yang mampu mengikuti pertumbuhan penduduk.
Tingginya arus migrasi juga perlu diantisipasi melalui penataan tata ruang berdasarkan RTRW dan perencanaan perkotaan yang lebih presisi.
Bima menilai persoalan migrasi tidak seharusnya dijawab dengan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Sebaliknya, pemerintah perlu memperkuat perencanaan kota, infrastruktur, pelayanan publik, dan penciptaan lapangan kerja.
Rekrutmen Dipantau Melalui SIMNAKER
Untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan transparan, proses penempatan dan evaluasi tenaga kerja akan dipantau melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER.
Sistem tersebut menjadi instrumen untuk memantau proses rekrutmen sekaligus mengevaluasi penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan.
Dengan mekanisme tersebut, Pemko Batam dapat melihat sejauh mana komitmen perusahaan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal benar-benar direalisasikan.
Kesepakatan Pemko Batam dan APINDO ini menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, investasi menyentuh Rp29,9 triliun, sementara 30 perusahaan telah menyatakan komitmen mengalokasikan minimal 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal.
Bagi masyarakat Batam, implementasi komitmen tersebut menjadi hal yang paling dinantikan: sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan investasi yang masuk benar-benar membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
