Ada rasa Puak Melayu terabaikan dalam proses pembangunan di Kepulauan Riau, khususnya Batam. Dalam kesempatan mendapatkan peluang usaha di sektor swasta dan proyek pemerintah, serta jabatan strategis di lembaga pemerintah dan program strategis.
Hal itu terungkap dalam diskusi dua tokoh Melayu, Datok Huzrin Hood dan Megat Rury Afriansyah dalam sebuah pertemuan, beberapa waktu lalu, yang diterima media ini pada Minggu (14/06).
Keduanya prihatin terhadap kondisi nyata yang saat ini terjadi, khusus di Batam, baik sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas maupun sebagai pemerintahan kota, dan umumnya di Provinsi Kepulauan Riau.
”Coba kita lihat, sejumlah peluang usaha yang ada di FTZ Batam maupun Pemerintahan Kota Batam, semuanya program dan proyek strategis diisi oleh saudara-saudara (maaf) non Melayu,” kata Megat Rury Afriansyah.
Begitu juga, menurutnya, peluang usaha yang terkait dengan kepentingan umum, hampir tidak ada keterlibatan sahabat-sahabat dari Puak Melayu sebagai penggerak ekonomi dalam tingkatan pemimpin (leader).
Padahal, Huzrin Hood bersama Rury Afriansyah menjelaskan, tanah dan perairan di Kepri merupakan ruang yang penuh dengan kekayaan alam dan letak strategis secara ekonomi. Sejak Provinsi Kepri berdiri pada 2002 lalu, kata Rury Afriansyah, wilayah yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga ini telah diisi oleh kegiatan pembangunan yang marak di segala sektor.
