Menurutnya, asesmen kebutuhan warga, kesiapsiagaan evakuasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus berjalan cepat. Perhatian juga perlu diarahkan pada kondisi sungai, drainase, kawasan rawan longsor, infrastruktur pengendali banjir, sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi.
Sementara itu, Pemko Sibolga menyatakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir telah dilakukan di sejumlah titik, sedangkan beberapa titik lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Jangan menunggu korban bertambah baru pemerintah bergerak. Jangan menunggu rumah warga kembali terendam baru bantuan datang. Setiap daerah yang terkena bencana harus dipantau dan ditangani secara serius, karena keselamatan masyarakat adalah hal yang tidak boleh ditunda,” ujar Deseri.
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak seharusnya hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu memperkuat mitigasi serta menyelesaikan persoalan yang menjadi penyebab berulangnya ancaman banjir.
Kondisi banjir di wilayah sekitar juga menjadi perhatian. Pada 27 September 2026, laporan mengenai banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah menyebutkan tujuh kecamatan terdampak, dengan ribuan permukiman terkena dampak dan satu jembatan dilaporkan terputus.
Masyarakat Sibolga dan wilayah terdampak membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir sejak bencana terjadi hingga kondisi benar-benar aman. Meskipun bencana tidak selalu dapat dicegah, risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui kesiapsiagaan, respons cepat, koordinasi lintas instansi, serta kebijakan mitigasi yang benar-benar diterapkan di lapangan./Red.
