Upaya melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Pertukaran informasi, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan pelaku industri keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat deteksi dan penanganan berbagai modus kejahatan siber.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap nomor telepon, tautan, hingga rekening tujuan sebelum menjalankan transaksi keuangan.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pencegahan agar masyarakat dapat mengenali potensi penipuan sejak awal. Selain itu, aplikasi ini juga membuka peluang penguatan kerja sama antara regulator, industri, dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024, lembaga tersebut telah menerima 737.686 laporan dugaan penipuan.
Dari laporan tersebut, sebanyak 1.471.112 rekening telah dilaporkan, dengan 743.589 rekening di antaranya berhasil diblokir. IASC juga mencatat 188.798 nomor telepon yang dilaporkan korban.
Sementara itu, total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar. Adapun dana sebesar Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada para korban.
Saat ini, pengembangan aplikasi anti-scam masih berada dalam tahap sandbox. OJK merancang layanan tersebut untuk membantu pengguna mengidentifikasi nomor maupun kontak yang memiliki indikasi keterkaitan dengan aktivitas penipuan melalui integrasi berbagai sumber data.
Chief Corporate Officer Indodax, Bob Horo, menilai rencana tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital.
Sebagaimana diberitakan detikFinance pada 19 November 2026, Bob menekankan pentingnya kemudahan verifikasi informasi serta pertukaran informasi mengenai modus penipuan terbaru. Ia juga menyoroti perlunya jalur pelaporan yang jelas agar laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan penipuan membutuhkan koordinasi yang baik antara regulator dan pelaku industri. Dengan demikian, indikasi kejahatan dapat dikenali lebih cepat sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Pengembangan aplikasi tersebut juga berpeluang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis jaringan (network analysis), yakni menelusuri keterkaitan antara nomor telepon, rekening, serta pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas penipuan.
OJK sendiri memasukkan pengembangan Anti-Scam Apps sebagai bagian dari penguatan perlindungan konsumen pada 2027. Pendekatan yang dikedepankan lebih bersifat preventif, sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi sebelum masyarakat mengalami kerugian.
Di sektor aset digital dan kripto, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan, seperti penggunaan identitas perusahaan tanpa izin, layanan bantuan pelanggan palsu, tautan phishing, hingga penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan tidak masuk akal.
Bob mengingatkan bahwa keberadaan aplikasi pemeriksaan tersebut nantinya tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak dalam bertransaksi.
Pemeriksaan melalui aplikasi hanya menjadi sarana untuk mengenali indikasi awal penipuan. Pasalnya, pelaku kejahatan dapat terus mengganti nomor telepon maupun rekening yang digunakan sehingga tidak semua identitas mencurigakan telah tercatat dalam sistem.
Karena itu, masyarakat disarankan tidak terburu-buru melakukan transaksi ketika menemukan informasi yang meragukan. Konfirmasi melalui saluran komunikasi resmi perusahaan tetap diperlukan untuk memastikan keamanan transaksi.
Sikap waspada, kemampuan memverifikasi informasi, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan terpercaya.

