Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam mulai membahas revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.
Pembahasan tersebut diawali dengan menginventarisasi sejumlah substansi yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan berlangsung dalam rapat bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, yakni Amirsyah, Jamson Silaban, dan Anang Adhan. Hadir pula Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam, Siti Nurlailah.
Sementara dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Imam Tohari bersama sejumlah pejabat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan revisi Ranperda tidak hanya berfokus pada pencermatan draf regulasi, tetapi juga mengidentifikasi berbagai substansi yang membutuhkan perhatian khusus.
Menurutnya, Pansus juga mulai menyusun agenda pembahasan lanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum materi revisi dibahas lebih mendalam. Pansus juga akan menyusun jadwal pelaksanaan focus group discussion (FGD) sebagai wadah diskusi bersama pihak-pihak terkait.
“Selain membahas draf revisi Ranperda, kita juga menginventarisasi substansi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita juga menyusun jadwal untuk pembahasan dengan stakeholder terkait, termasuk kelompok masyarakat. Kami turut menginventarisasi pihak-pihak yang perlu dimintai masukan, termasuk jadwal untuk menggelar focus group discussion (FGD),” ungkap Anwar.
Ia menjelaskan, revisi Perda tersebut menjadi penting karena sejumlah ketentuan di dalamnya perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Anwar menyebutkan, Perda Ketertiban Sosial merupakan salah satu regulasi daerah yang sudah cukup lama belum mengalami revisi. Kondisi tersebut membuat sejumlah ketentuannya perlu disesuaikan agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan aturan.
Sebelumnya, aspirasi mengenai perlunya pembaruan regulasi tersebut juga telah disampaikan sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi IV DPRD Kota Batam pada 23 Juni 2026.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anwar menegaskan bahwa Pansus DPRD Batam terbuka terhadap saran dan aspirasi masyarakat dalam proses penyempurnaan Ranperda.
“Kita siap menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan Ranperda ini dan bagaimana nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat,” tegasnya.
Melalui pembahasan bersama Pemko Batam serta pelibatan berbagai elemen masyarakat, Pansus berharap revisi Perda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Batam.

