Aktivis pekerja dan buruh itu lebih jauh menambahkan terkait kondisi bangsa, Ormas Madas Nusantara memberi masukan kepada Prabowo agar mengganti menteri maupun pejabat yang tidak punya kapasitas (Kapabel). Evaluasi pejabat-pejabat titipan yang hanya berpotensi menjadi beban negara.
“Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji Menteri, Pejabat, Direksi dan Komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal,” usul Jusuf Rizal
Yang tidak kalah pentingnya, tutur Jusuf Rizal bagaimana Presiden Prabowo segera mengundangkan UU Perampasan aset agar para koruptor kakap itu dapat dimiskinkan. Percuma Prabowo berbusa-busa minta pengembalian dari oligarki dan kartel uang negara yang dikorup. Itu tidak akan efektif jika menunggu kesadaran para koruptor
“Yang bisa menekan para koruptor adalah perbaiki system dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset serta Presiden Prabowo Subianto berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap. Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif,” tegas Jusuf Rizal
Berdasarkan catatan redaksi Jusuf Rizal tercatat banyak memimpin organisasi selain Ormas Madas Nusantara yaitu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 100 ribu orang, Ketum Loyalis Bapak HM. Soeharto, Presiden RI ke-2 (Soehartois) hingga memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) berbasis Loyalis Soeharto./Red.
