Gonjang Ganjing akan ada aksi demo turunkan Presiden Prabowo menimbulkan reaksi dari para relawan Prabowo Subianto, termasuk Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara dan ormas di bawah kepemimpinan KRH. HM. Jusuf Rizal, Organisasi Relawan itu solid tetap dukung Prabowo Subianto, namun diharapkan Menteri dan pejabat yang tidak kapabel bisa diganti.
Menurut Jusuf Rizal, pria tokoh penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo Subianto keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada wartawan, jaringan organisasi di bawah kepemimpinannya, tetap solid mendukung Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 dan siap aksi melakukan penolakan terhadap cara-cara inkonstitusional, karena ini berdampak kepada masyarakat yang saat ini sedang susah.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang dikenal kritis itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya isu demo besar-besaran guna melengserkan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana aksi demo anarkis serentak 21 Agustus 2025 di berbagai kota besar.
Dikatakan isu demo tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pengusaha. Di Jakarta dan Bekasi, misalnya, para pengusaha mall dan gedung mulai memagar bangunannya untuk mengantisipasi jika pihak keamanan tidak sanggup melindungi serta mengamankan aset-aset masyarakat.
Sebaiknya lanjut Jusuf Rizal pihak pemerintah harus memberi pernyataan resmi akan situasi negara sehingga kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Bahwa saat ini kondisi keamanan terkendali, kalaupun ada demo tetap dilaksanakan secara tertib, serta dapat menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan bangsa
“Selain itu Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa. Prabowo Subianto saatnya harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara yang tidak substansial. Fokus bagaimana merealisasi janji-janji politiknya, seperti hukum mati koruptor kakap,” tegas Jusuf Rizal
Aktivis pekerja dan buruh itu lebih jauh menambahkan terkait kondisi bangsa, Ormas Madas Nusantara memberi masukan kepada Prabowo agar mengganti menteri maupun pejabat yang tidak punya kapasitas (Kapabel). Evaluasi pejabat-pejabat titipan yang hanya berpotensi menjadi beban negara.
“Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji Menteri, Pejabat, Direksi dan Komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal,” usul Jusuf Rizal
Yang tidak kalah pentingnya, tutur Jusuf Rizal bagaimana Presiden Prabowo segera mengundangkan UU Perampasan aset agar para koruptor kakap itu dapat dimiskinkan. Percuma Prabowo berbusa-busa minta pengembalian dari oligarki dan kartel uang negara yang dikorup. Itu tidak akan efektif jika menunggu kesadaran para koruptor
“Yang bisa menekan para koruptor adalah perbaiki system dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset serta Presiden Prabowo Subianto berlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap. Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif,” tegas Jusuf Rizal
Berdasarkan catatan redaksi Jusuf Rizal tercatat banyak memimpin organisasi selain Ormas Madas Nusantara yaitu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 100 ribu orang, Ketum Loyalis Bapak HM. Soeharto, Presiden RI ke-2 (Soehartois) hingga memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) berbasis Loyalis Soeharto./Red.
