Indonesian Journalist Watch (IJW) sebut jika Direktur UKM PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Syarif Hidayatullah tidak berhak atas komisi marketing bantuan dana.
Dana tersebut untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dari BUMN lewat Sponsorship Forum Humas BUMN senilai Rp.691 juta. Bantuan itu atas instruksi Presiden Jokowi ke Menteri BUMN, Erick Thohir saat pertemuan dengan PWI Pusat, 27 November 2023 yang lalu.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media terkait adanya pengucuran fee marketing bantuan dana Kementerian BUMN ke PWI Pusat untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) di 10 Provinsi dengan total dana Rp. 6 miliar yang berlaku Desember 2023 – Januari 2024.
“Fee marketing apa itu. Itu bisa-bisanya Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun untuk nilep duit dicari celah mengeluarkan fee marketing. Orang itu instruksi Presiden Jokowi ke Erick Thohir, Menteri BUMN kemudian ditindaklanjuti ke Forum Humas BUMN,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu.
Lebih jauh Jusuf Rizal yang pernah di Rumah Matari Advertising Agency itu mengatakan, sudah betul seperti kata Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo, bahwa tak ada itu fee marketing.
“Orang itu kebijakan dan atensi Presiden Jokowi. Kapan Syarif Hidayatullah melakukan aktivitas marketing ?,” cetusnya dengan tanya.
Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu mengatakan, jika sudah atensi Presiden Jokowi, di bawah tinggal melaksanakan. Hendry Ch. Bangun jangan tipu-tipulah wartawan. Seolah tidak paham urusan kerjasama profesional sponshorship. Jangan pula sembunyi atas kesepakatan fee marketing 15%.
“Fee marketing dikeluarkan jika closing sponsor itu atas upaya Syarif Hidayatullah. Tapi ini tidak perlu ada aktivitas marketing. Marketingnya justru Presiden Jokowi yang meminta Menteri BUMN, Erick Thohir melaksanakan eksekusi instruksinya. Lalu dimana peran Syarif Hidayatullah sebagai Direktur UKM PWI Pusat,” tambah Jusuf Rizal yang sudah matang di dunia event manajemen.
