Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kepri Zulhendri sebelumnya, Provinsi Kepri memiliki 224 kecamatan dan kelurahan, yang terdiri dari 80 kecamatan dan 144 kelurahan. Dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri, hanya kota Batam yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya untuk hadir langsung dalam rapat koordinasi ini.
Menanggapi inilah kemudian Gubernur Ansar berharap untuk kota yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya agar ke depannya bisa mengirimkan perangkat pemerintahnya untuk sama-sama membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh camat dan lurah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, juga diperlukan peningkatan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.
“Camat dan lurah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kedepannya koordinasi yang baik antara kami sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat dengan baik,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar Ahmad juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat. Camat dan lurah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Saya berharap camat dan lurah dapat menjadi pelayan publik yang baik, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita harus bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” tambah Gubernur Ansar Ahmad.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad, Plt. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Raziras Rahmadillah, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanjungpinang Muhammad Yatim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bintan Rudi Iskandar, Widyaiswara Utama Lamidi, tim percepatan pembangunan, dan seluruh kepala OPD Pemprov Kepri.
(Red)
