Dorongan Modernisasi dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenko Polkam mendorong adanya peningkatan kapasitas sistem pemantauan melalui modernisasi teknologi dan penambahan personel di titik-titik strategis.
Pengawasan spektrum dinilai perlu terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, termasuk kerja sama dengan TNI, BAKAMLA, Komdigi, dan pemerintah daerah. Forum koordinasi tetap lintas instansi pun menjadi penting untuk mempercepat respons atas pelanggaran frekuensi dan menyatukan strategi pengawasan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) juga diusulkan agar sistem pemantauan dapat mendeteksi aktivitas komunikasi ilegal secara otomatis dan real-time, serta memudahkan pelaporan hingga ke tingkat pusat.
“Ini bukan hanya soal alat, tapi soal kolaborasi dan kecepatan bertindak. Kita tidak boleh membiarkan wilayah perbatasan menjadi titik buta pengawasan,” tegas Kolonel Atep Putu Anta.
Perbatasan Tak Boleh Jadi Titik Buta
Kemenko Polkam menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus menjadi prioritas utama dalam sistem pertahanan spektrum nasional. Dengan dinamika ancaman digital yang makin kompleks, perlindungan terhadap ruang komunikasi termasuk spektrum frekuensi radio harus mendapat porsi yang setara dengan penjagaan fisik wilayah.
Kunjungan ke Belu ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan lapangan oleh Kemenko Polkam guna memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tetap terjaga, hingga ke wilayah paling ujung sekalipun./Red.
