Presiden kecewa. Dua kata yang terdengar sederhana, namun sarat makna. Ketika Prabowo Subianto membuka suara mengenai kasus yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional sebelumnya, ia tidak sedang berbicara tentang Dadan. Ia sedang berbicara tentang seseorang yang pernah ia percaya dan sayangi.
Dalam politik, pengkhianatan paling menyakitkan jarang datang dari lawan. Ia lahir dari lingkar dalam, dari mereka yang diberi amanah, dari mereka yang disayangi dan dipercaya. Maka pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional tak bisa dibaca sekadar rotasi birokrasi. Di baliknya ada kegelisahan yang lebih dalam: tentang sebuah program yang menjadi mahakarya politik Prabowo, jantung keyakinan Presiden—Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG bukan sekadar program makan siang. Ia adalah janji politik, proyek pembangunan manusia, dan taruhan sejarah pemerintahan Prabowo. Jika berhasil, ia akan dikenang sebagai investasi terbesar negara terhadap kualitas generasi masa depan. Jika gagal, yang tercatat bukan hanya kerugian anggaran, melainkan hilangnya kepercayaan publik.
Saya pun kecewa. Saya adalah pendukung program ini. Saya pernah menulis, membuat video narasi, dan berdebat dengan banyak kawan demi meyakinkan manfaat MBG: potensinya membangkitkan ekonomi desa, ekonomi rumah tangga, dan sektor pertanian pangan. Namun rompi merah yang dikenakan Dadan, Sony, dan Loedwick—meruntuhkan keyakinan itu.
Kini tongkat estafet berada di tangan Nanik S. Deyang
Saya tidak mengenal beliau secara pribadi. Tapi saya mengenali profesi yang membentuknya. Nanik adalah mantan wartawan. Profesi yang mengajarkan seseorang untuk curiga pada laporan yang terlalu sempurna, mempertanyakan angka yang terlalu indah, dan mencari cerita yang tak tertulis dalam siaran pers. Naluri itulah yang sangat dibutuhkan hari ini. Sebab yang diwarisinya bukan sekadar lembaga, melainkan tumpukan persoalan yang selama ini disembunyikan oleh optimisme yang berlebihan.
Kasusnya sederhana:
Negara ingin memberi makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Namun di sejumlah daerah, muncul berita siswa mual, muntah, dan keracunan setelah menyantap menu MBG. Negara ingin memperbaiki kualitas gizi, tetapi sebagian dapur masih bergulat dengan persoalan paling dasar: ketersediaan air bersih, sanitasi, pengendalian suhu, dan standar keamanan pangan.
Negara ingin memastikan setiap anak mendapat asupan terbaik, namun di beberapa tempat menu yang diterima tak selalu mencerminkan standar gizi yang dijanjikan. Ada yang kekurangan protein, minim sayuran, bahkan terlalu bergantung pada makanan olahan yang seharusnya dikurangi.
Masalahnya semakin rumit ketika ambisi bertemu kapasitas. Sebagian dapur dipaksa memasak ribuan porsi setiap hari dengan fasilitas yang belum tentu memadai. Akibatnya mudah ditebak: kualitas pengawasan menurun, distribusi terlambat, makanan datang dalam kondisi tidak ideal, dan risiko kesalahan meningkat berkali-kali lipat. Di lapangan, muncul cerita lain yang tak kalah mengganggu. Guru yang seharusnya fokus mengajar ikut sibuk mengatur distribusi makanan. Sekolah yang paling memahami kondisi murid justru sering merasa hanya menjadi pelaksana.
Pemerintah daerah—yang memiliki perangkat hingga tingkat desa—kadang diposisikan seperti tamu di rumahnya sendiri. Padahal republik ini memiliki gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, puskesmas, sekolah, kader Posyandu, penyuluh kesehatan, dan berbagai instrumen pelayanan publik yang dibangun puluhan tahun. Mengapa seluruh energi negara itu tidak digunakan secara maksimal?
