Indonesian Journalist Watch (IJW) kritik Menteri Pertahanan (Menhan) Syafrie Sjamsoeddin yang telah melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan Retret Wartawan yang hanya melibatkan organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) jelang Hari Pers Nasional (HPN). Itu menurutnya pelecehan terhadap organisasi kewartawanan lain.
“IJW menilai kebijakan yang hanya melakukan Retret untuk wartawan PWI, ibarat Menhan Syafrie Sjamsoeddin menganggap organisaai wartawan selain PWI tidak penting. Padahal banyak wartawan yang bukan anggota PWI ikut menulis kebijakan Kemenhan maupun pemerintah di pusat dan daerah,” tegas Ketua Umum IJW KRH. HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta, Rabu (04/02).
Komentar tersebut disampaikan aktivis penggiat anti korupsi yang juga wartawan senior, Relawan Prabowo itu saat diminta komentarnya atas kegiatan Retret wartawan yang hanya melibatkan anggota organisasi PWI saja berkaitan dengan HPN. Bayangkan dari 200 orang wartawan, wartawan organisasi lain, tidak dilibatkan.
Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, jika Menhan Syafrie Sjamsoeddin tidak melakukan diskriminasi, seyogyanya ada organisasi wartawan lain, baik yang tergabung di Dewan Pers maupun yang tidak tergabung
Adapun yang tergabung anggota Dewan Pers antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI) Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI). Kemudian yang bukan anggota Dewan Pers, antara lain PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).
“Sebagai Menham seyogyanya Syafrie Sjamsoeddin bijak, karena jika bicara entitas wartawan, ribuan wartawan yang perlu sentuhan pelatihan agar keberadaan mereka tidak kontraproduktif bagi pembangunan bangsa. Justru wartawan yang bukan anggota PWI itu yang lebih kritis konstruktif,” tambah Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
