Baru baru ini, aktivis Monica Nathan dari Amerika menulis sebuah ungkapannya melalui media ini pada Rabu (17/09).
Ungkapan tersebut berbicara tentang polemik yang terjadi di Indonesia, dari awal merdeka hingga hotel Purajaya dirobohkan.
“Saya masih ingat suara itu. Merdeka… Merdeka… Merdeka. Dulu, pekik itu membuat bulu kuduk berdiri. Hari ini, entah kenapa, justru bikin perut mual,” ungkap Monica Nathan.
Laut Tanpa Garis
Sebelum 1945, laut kita tak bertuan. Kesultanan berdagang lintas samudra. Riau, Lingga, Bugis, Makassar. Semua pelabuhan saling terhubung. Tidak ada batas, tidak ada izin. Hanya adat, hanya mufakat.
Pedagang Belanda, Portugis, Inggris. Mereka datang untuk membeli, menukar, bernegosiasi. Mereka kuat, ya. Tapi tidak sepenuhnya berkuasa, karena laut, pada dasarnya adalah halaman bersama dan tuan rumah tetap dihargai.
Merdeka Datang, Penjajah Bangsa Sendiri Mulai
17 Agustus 1945, meriam Belanda berhenti dan bendera merah putih pun naik. Rakyat Indonesia bersorak karena merasa bebas. Tapi hari itu juga lahir penjajah baru, yakni bangsa sendiri.
“Batas laut ditarik, pajak dibuat, izin diperketat untuk masyarakat, untuk penguasa atau mafia. Mudah diatur dan uang bicara. Hebatnya, nama – nama aturan berderet panjang. Muncul sesuai kepentingan. Negara bikin aturan main baru,” kata Monica.
“Yang tidak membayar, disingkirkan. Yang melawan, diadili. Yang protes sekarang, kena UU ITE,” tegasnya dengan jelas.
Kalau Mau Mencuri, Buat Aturan Dulu
Sekarang mencuri tidak perlu senjata, cukup pena dan tanda tangan. Kalau buat peraturan pemerintah, beri pasal samar. Taruh orang sendiri jadi pejabat di daerah dan biarkan celah emas.
Itulah cara paling rapi. Semuanya legal, semua tampak rapi di atas kertas, dan rakyat? Hanya bisa menatap. Jadi, pancasila sekedar ilusi.
Batam: Laboratorium Penjajahan Dalam Negeri
Kota Batam jadi contoh telanjang. Dari luar, tampak namanya keren, yakni free trade zone. Batam punya cita-cita ingin seperti Singapura.
Tapi, moral dan kempuan sayang jauh. Sebab, dari dalam, masyarakat tempatan tiba-tiba dirubah jadi tamu. Salah satunya, warga bayar iuran di tanah sendiri, itupun kalau tidak dirampas.
Uniknya, ada BP Batam yang super power dengan wakil yang kuat. Dimana, badan yang berdiri langsung di bawah presiden, dengan kuasa penuh atas lahan dan pelabuhan.
Pemerintah kota? Sering hanya penonton.
Contoh mafia berkuasa juga jelas kali di Kota Batam, seperti Akim, Bobie Jayanto. Di atas mereka, ada bohir berinisial AH atau DC. Tampaknya mereka semakin jauh, semakin samar. Dana mengalir ke bawah. Keputusan naik ke atas. Mirip kisah Riza Chalid di Jakarta, tapi ini versi pulau.
Reklamasi dan Proyek “Resmi”
Lihat reklamasi. Pantai ditimbun tanpa tanggung jawab. Bahkan, Mangrove hancur. Pasir laut disedot. Pulau kecil abrasi. Nelayan kehilangan tangkapan. Semuanya diatasnamakan investasi. Padahal, investor kebanyakan broker. Rencana aksi hanya mimpi.
Contoh paling segar adalah Pelabuhan Batu Ampar. Semua prosedur resmi. Spesifikasi 12 meter kedalaman, nyatanya dangkal. Menurut info, kapal besar tidak bisa masuk. Bahkan, proyek revitalisasi yang bernilai miliaran itu menghasilkan mangkrak.
Pemeriksaan berjalan dan audit BPK menunggu. Kasus ini sempat bergulir hingga di tingkat Polda Kepri, tapi seperti ditahan oleh oknum dan para mafia yang beraksi.
Warisan Melayu yang Dilindas
Conthonya, Hotel Purajaya milik keluarga Megat Rury Afriansyah. Kasus ini merupakan kasus seorang tokoh Melayu. Hotel miliknya diratakan tanpa dasar hukum yang jelas. Pertanyaanya adalah emang boleh tanpa order eksekusi ?
“Upaya pemilik Hotel Purajaya sudah melapor tingkat Polda. Tapi kesannya, berkas diparkir. Rury mengadu ke DPR, berakhir di Panja DPRI tanpa hasil. Wakil DPR tegur BP Batam. Namun, kesannya lagi, BP Batam tulipun dan negara diam. Ironinya, sejarah BP Batam terbentuk atas jasa ayah Rury, Ir. Zulkarnain Nadir. Jika yang terjadi tidak masuk akal, pastinya duit mengalir yang atur cerita,” tutur Monica Nathan.
Pulau Penyengat yang merupakan jantung bahasa Indonesia karena jelas sejarahnya, tapi sekarang Gurindam 12 digadaikan bahkan terancam jadi zona bisnis.
Rempang Eco City?
Ribuan masyarakat tempatan harus pindah. Dalam prosesnya, warga rempang sudah terjadi bentrok dengan aparat. Monica menyebutkan bahwa sekali lagi contoh gila yang dilakukan oleh BP Batam.
“Jangan heran banyak tragedi. Mata dunia mulai menyoroti. Ini negara merdeka rasa medan perang,” singkat Monica.
Natuna yang kaya gas. Di sana terjadi penyedotan besar-besaran, reklamasi, tambang pasir, tapi ekologi laut terkoyak.
Penegakan Hukum atau Legitimasi Ketidakadilan
Warga kerap berkata “Di sini hukum tegak lurus ke pemodal”. Setiap kali kasus besar mandek, kecurigaan makin tebal, bahkan kemarahan semakin tinggi.
“Polisi? Jaksa? Pejabat daerah? Kelihatan jelas disirami pemilik modal. Bisa jadi ini persepsi atau realita. Yang jelas, bukti di lapangan adalah laporan yang macet, audit yang lambat. Lewat DPR percuma, karena proyeknya tetap jalan,” jelas Monica Nathan.
Lebih licin daripada penjajah lama. Dulu musuh kita jelas, mereka datang dengan kapal perang dengan bendera berbeda, warna kulit terang, bahasa juga beda, senjata di tangan.
Sekarang?
Mereka berbicara bahasa Indonesia, berlenggang pakai batik pejabat. Kadang dengan jas rapi dan peci, mereka duduk di kursi yang dibeli. Menandatangani aturan dan bagi hasil dengan pemodal berkepentingan. Biasanya, mereka lebih licin, lebih halus dan lebih sadis.
Masih Adakah Harapan?
Mungkin ada dan harusnya ada. Ada harapan pejabat yang jujur, LSM yang konsisten, jurnalis yang berani.
“Mereka tidak bising, tapi mereka ada. Masih ada juga organisasi dunia seperti New York, Den Haag. Bisa dilakukan hanya dengan satu klik saja,” ucap Monica.
Ironi 17 Agustus
“Jadi, setiap kali saya mendengar pekik itu Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saya bertanya pada diri sendiri. Merdeka dari siapa dan untuk siapa?, karena menurut saya, hari yang kita rayakan sebagai kemerdekaan bagi banyak orang adalah hari dimulainya penjajahan dari dalam,” kata Monica.
Perang kita jauh dari selesai. Musuhnya saja yang berganti wajah. Masyarakat Melayu bisa sabar dan bisa juga tidak. Cukup demo DPR, contohnya yang terjadi di Negara Nepal, dan semoga tidak terjadi seperti di Nepal.
Penulis/Sumber : Monica Nathan
Editor : Red.
