Sejumlah aktivis melakukan kunjungan mendadak ke dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Sirao, No. 167 Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Pulau Nias.
Diketahui, dapur MBG tersebut dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Polres Nias. Kunjungan mendadak ini dilakukan menyusul adanya keluhan dari salah seorang orang tua siswa kelas enam SD Swasta Mutiara Kota Gunungsitoli terkait jenis makanan yang didistribusikan melalui program tersebut.
Keluhan tersebut muncul setelah pembagian makanan bergizi gratis sebanyak dua kali pada hari Jumat, 21 November 2025. Pembagian kedua dimaksudkan untuk konsumsi siswa pada hari Sabtu, 22 November 2025, dengan produk yang diterima berupa susu Indomilk mini, roti lokal merek Quinsa, dan biskuit Hatari.
Darwis Zendrato, orang tua siswa yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PROJO Kabupaten Nias, menyampaikan keberatannya terhadap kualitas produk yang diberikan. Ia berpendapat bahwa makanan yang dibagikan tidak memenuhi standar gizi yang sesuai untuk anak sekolah, karena sebagian besar merupakan produk pabrikan dan bukan makanan bernutrisi yang disiapkan khusus.
“Produk ini sebagian besar adalah makanan pabrikan. Seharusnya makanan bergizi untuk anak tidak seperti ini,” kata Darwis.
Ia juga menyoroti nilai ekonomis dari paket makanan tersebut, yang menurutnya tidak lebih dari Rp6.000, jauh di bawah perkiraan biaya sekitar Rp15.000 per siswa. Selain itu, ia mempertanyakan alasan pembagian makanan untuk hari Sabtu dilakukan pada hari Jumat.
Kepala SPPG dapur MBG, Yohanes Telaumbanua, menjelaskan bahwa seharusnya ada empat jenis produk yang dibagikan untuk kebutuhan hari Sabtu, yaitu susu Indomilk mini, roti gandum, roti Quinsa, dan biskuit Hatari. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, siswa hanya menerima tiga produk tanpa roti gandum.
Aktivis dan orang tua siswa juga menyoroti bahwa seluruh produk yang dibagikan adalah makanan pabrikan, yang dinilai kurang sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi nasional karena kandungan pemanis buatan, pewarna, dan bahan tambahan lainnya.
Darwis juga menyebutkan bahwa pada minggu sebelumnya, siswa menerima kacang atom Sukro sebagai bagian dari paket MBG, yang dinilai tidak layak sebagai makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi secara rutin.
Petugas pengawasan gizi dari MBG, bermarga Lase, menyatakan bahwa produk yang diberikan telah memenuhi standar gizi, meskipun sebagian berupa snack pabrikan. Menurutnya, makanan tersebut tetap mengandung protein, karbohidrat, dan gizi lainnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan dari aktivis dan orang tua siswa mengenai standar gizi yang digunakan dan kelayakan produk pabrikan sebagai acuan pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah.
Selain itu, mutu roti lokal seperti Quinsa juga menjadi sorotan karena diduga belum memiliki izin BPOM, sehingga kualitas dan keamanannya sebagai makanan program pemerintah belum dapat dipastikan.
Aksi ini menyoroti isu utama mengenai kelayakan produk makanan pabrikan dan roti lokal tanpa izin BPOM sebagai standar pemenuhan gizi anak sekolah.
Peristiwa ini membuka diskusi lebih luas mengenai transparansi, kualitas makanan, dan standar gizi dalam pelaksanaan program MBG di Kota Gunungsitoli./S. Zebua.
