Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah XIII Kepri, Riau, Sumbar menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap langkah tegas Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan praktik peredaran narkoba dan perjudian di Kota Batam.
GMKI Kepri menilai langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberantas berbagai aktivitas ilegal yang dapat merusak masyarakat, khususnya generasi muda. Penindakan terhadap praktik narkoba dan perjudian harus menjadi bagian dari upaya serius untuk menciptakan Batam yang aman, tertib, serta bebas dari kejahatan terorganisir.
Koordinator Wilayah XIII GMKI Kepri, Riau, Sumbar, Paulus Banjarnahor, menyampaikan bahwa GMKI memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang telah mengambil langkah tegas. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan harapan dan dorongan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penindakan awal.
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Bareskrim Polri. Tetapi kami ingin menekankan bahwa persoalan ini jangan hanya ramai di awal. Jangan sampai setelah penggerebekan, penangkapan dan pemberitaan besar, kemudian kasusnya perlahan hilang dari perhatian publik. Kami mendorong agar proses hukum ini benar-benar dituntaskan sampai ke akar-akarnya,” tegas Paulus.
GMKI Kepri juga menilai bahwa momentum penindakan Bareskrim ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih luas terkait peredaran narkoba dan perjudian di Batam.
Batam merupakan salah satu kota strategis di wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu, keamanan dan ketertiban di Batam tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan dengan citra Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah strategis di kawasan perbatasan.
Jangan sampai Batam dikenal sebagai kota yang memberikan ruang bagi berkembangnya praktik perjudian, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, GMKI Kepri juga mendorong pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk melakukan evaluasi serta memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan usaha-usaha yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
GMKI menilai pengawasan tidak boleh bersifat reaktif. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan proses perizinan, pengawasan operasional, serta kepatuhan terhadap aturan benar-benar berjalan secara konsisten.
“Kami juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak menutup mata. Kalau memang ada tempat usaha yang terbukti menjadi ruang berlangsungnya aktivitas ilegal, maka harus dievaluasi secara serius sesuai aturan. Jangan hanya bertindak ketika sudah terjadi penggerebekan,” ujar Paulus.
Jangan Sampai Hanya Ramai di Awal
GMKI Kepri kembali menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri. Namun, dukungan tersebut juga disertai dengan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari masyarakat sipil. GMKI tidak ingin kasus ini hanya menjadi pemberitaan besar selama beberapa hari, kemudian menghilang tanpa kejelasan mengenai perkembangan proses hukumnya.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Bagi kami, ukuran keberhasilan bukan hanya ketika terjadi penggerebekan dan penangkapan, tetapi ketika seluruh rangkaian proses hukumnya benar-benar selesai, jaringan yang terlibat berhasil diungkap, dan para pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Paulus.
GMKI Kepri juga meminta agar proses penegakan hukum tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, objektivitas, serta asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka harus berdasarkan bukti dan proses hukum yang sah.
Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan informasi yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara sehingga publik dapat melihat bahwa proses hukum benar-benar berjalan.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam ketika kasus sedang menjadi sorotan. Setelah sorotan publik mereda, prosesnya ikut mereda. Justru kami ingin membuktikan bahwa negara hadir secara konsisten. Kalau sudah mulai, maka harus dituntaskan,” kata Paulus.
GMKI Kepri berharap penindakan Bareskrim Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih serius terhadap persoalan narkoba dan perjudian di Batam. GMKI Kepri siap memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawalan terhadap proses hukum ini agar berjalan secara transparan, profesional, objektif dan tidak tebang pilih.
“Kami mendukung Polri untuk memberantas narkoba dan perjudian sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tidak boleh ada tebang pilih, dan jangan sampai kasus ini hanya ramai di awal. Kami akan terus mengawal sampai tuntas,” tutup Paulus Hasiholan Banjarnahor./Red.
