Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Walikota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan tidur guna mempercepat pembangunan di Batam.
Hal ini disampaikan Amsakar usai menghadiri pelantikan Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di ruang Holding Lantai IV Kantor Walikota Batam, Jumat (14/3/2025) sore. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan lahan agar Batam semakin berkembang sebagai pusat investasi.
Amsakar mengungkapkan bahwa BP Batam tengah menyusun Peraturan Kepala (Perka) terkait pemanfaatan lahan. Salah satu aturan yang dirancang adalah menaikkan kewajiban pembayaran awal bagi pemegang lahan.
“Saya tidak ingin ada lahan yang hanya dibayar 10 persen karena itu belum menunjukkan keseriusan berinvestasi. Minimal harus 50 persen,” tegasnya.
Selain itu, Amsakar meminta bagian pengelolaan pertanahan BP Batam untuk menelusuri pemegang lahan yang baru membayar 10 hingga 15 persen. Ia menegaskan bahwa pengusaha yang serius harus berani menambah modalnya.
